Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

  • Ratna Herawati Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
  • Novira Maharani Sukma Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
  • Untung Dwi Hananto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Keywords: Demokrasi, Kepastian Hukum, Pemilu, Pemilu Serentak, Peraturan KPU

Abstract

Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaran pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Peraturan KPU yang dibentuk dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagian besar telah memberikan kepastian hukum, meskipun ada beberapa Peraturan KPU yang tidak sejalan dengan Undang-Undang diatasnya. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya apabila dilihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan justru memberikan suatu kepastian hukum.

 

Legal certainty and the integrity of the process and results of elections are a sign of the process of holding democratic elections. One form of election law certainty in Indonesia is accommodated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections it gives authority to the General Election Commission (KPU) to form KPU Regulations so that the process of organizing elections is more democratic. On the other hand, often the emergence of KPU Regulations causes the process of the stages of election management to change so that raises the question whether KPU Regulations guarantee the certainty of election law, especially in the 2019 Concurrent Election. This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are that the KPU Regulations established in the process of holding the 2019 Concurrent Election have largely provided legal certainty, although there are several KPU Regulations that are not in line with the Law above. Basically, the KPU regulations when viewed from the side of benefits and justice provide legal certainty.

References

Buku
Addink, Henk. (2010). Sourcebook-Human Rights and Good Governance (Asialink Project on Education in Good Governance and Human Right)
Jurdi, Fajlurrahman. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Prenada Media.
Rawls, John. (1971). A Theory of Justice Reviised Edition, Massachussetts: Harvard University Press.
Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. (1993). Perihal Kaidah Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal
Dunn, Kris. (2012). Voice and trust in parliamentary representation. Electoral Studies. https://dx.doi.org/10.1016/j.elecstud.2012.01.006.
Bisarida dkk. (2010). Komparasi Mekansime Penyelasaian Sengketa Pemilu di Beberapa Daerah. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5.
Grundler, K. Krieger, T. (2016). Democracy and growth: Evidence from a machine learning indicator, European Journal of Political Economy, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.05.005.
Hapsari, Hanum. (2018). Dilema Pelarangan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif, Makalah disampaikan dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Pengadilan
Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016
Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018

Data Internet
https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018
https://www.kompasiana.com/muchith/5b4073c0f133446ba6144e92/memaknai-pkpu-nomor-20-tahun-2018, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1225-problematika-pkpu-no-20-tahun-2018-mantan-koruptor-menjadi-caleg, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
http://kajianpemilu.blogspot.com/2017/05/pemilu-demokratis.html, diakses pada tanggal 4 November 2018.
https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada diakses pada tanggal 5 November 2018.
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20183281/putusan-ma-eks-koruptor-boleh-nyaleg, diakses pada 5 November 2018.
Published
2018-11-12
How to Cite
Herawati, R., Sukma, N. M., & Hananto, U. D. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 829-846. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27100