Abstract

Artikel ini membahas mengenai kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan menguatkan representasi perempuan di dunia politik. Kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebesar 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan partai politik. Namun fakta yang diperoleh, dalam kursi parlemen proporsi keterwakilan perempuan masih jauh dari ideal. Sebenarnya apabila kita berbicara mengenai kebijakan afirmasi dan pencalonan merupakan suatu proses akhir. Proses awalnya justru berada pada saat kaderisasi di dalam partai. Partai politiklah yang memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan afirmasi ini. Partai politik sebagian besar menempatkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota/kuantitas 30 persen yang telah ditentukan secara formalitas saja, bukan digunakan untuk meningkatkan aktualisasi perempuan secara kualitas dalam dunia politik di Indonesia.


 


This article discusses the affirmation policy of women's representation used to increase participation and strengthen women's representation in the political world. This policy has been regulated in the Law on Political Parties and further strengthened in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which is equal to 30 percent of women's representation in the list of candidates submitted by political parties. But the facts obtained, in the parliamentary seats the proportion of women's representation is still far from ideal. Actually, when we talk about affirmation and nomination policies, it is a final process. The initial process was precisely at the time of regeneration within the party. Political parties play an important role in determining the success of implementing this affirmation policy. Most political parties place women only to fulfill the 30 percent quota that has been determined formally, not used to increase the actualization of women in the political world in Indonesia.