Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor dalam tindak pidana pemilu, disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, hal ini dilatarbelakangi oleh pemilu yang diadakan 5 tahun sekali memang tidak dapat dipungkiri kerapkali ditemukan pelanggaran yang terjadi sebelum pemilihan maupun saat pemilihan dilaksanakan, menurut Bawaslu bahwa terdapat 3.133 kasus pelanggaran baik berupa hasil temuan maupun hasil laporan sebagaimana mengacu pada Pilkada 2018 di 171 wilayah. Sehingga dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu tentunya ada peran dari whistleblower yang berasal dari masyarakat namun terdapat ketakutan dari pelapor sehingga tidak berani melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga diperlukan perlindungan terhadap whistleblower, Maka oleh karena itu dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap whistleblower dalam tindak pidana pemilu belum mengatur secara jelas dalam bentuk bagaimana perlindungan yang diberikan salah satu yang menjadi masalah ialah terdapat si terlapor kembali melaporkan pelapor tersebut sehingga akibat yang ditimbulkan ialah tidak melanjutkan kasus tersebut dari penyelidikan sampai putusan incrach namun hanya sebatas pada tingkatan penyelidikan yang disebabkan karena hambatan yang dialami adalah alat bukti yang dimiliki oleh pelapor, Maka seharusnya whistleblower diberikan perlindungan seperti memiliki hak imunitas sebagaimana tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata,  melindungi agar terhindar dari diskriminasi secara ekonomi, politik, maupun sosial. Sehingga dapat diamblil kesimpulan bahwa perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor sangatlah penting agar pelapor merasa aman dan tidak khawatir dengan tindakan yang dilakukan, hal ini demikian demi menjaga pemilu berintegritas, bermartabat, dan jujur.