Perlindungan Terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Pemilu

  • La Ode Bunga Ali Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin
  • Muh Sutri Mansyah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Keywords: Tindak Pidana Pemilu, Perlindungan, Whistleblower, Pelapor

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor dalam tindak pidana pemilu, disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, hal ini dilatarbelakangi oleh pemilu yang diadakan 5 tahun sekali memang tidak dapat dipungkiri kerapkali ditemukan pelanggaran yang terjadi sebelum pemilihan maupun saat pemilihan dilaksanakan, menurut Bawaslu bahwa terdapat 3.133 kasus pelanggaran baik berupa hasil temuan maupun hasil laporan sebagaimana mengacu pada Pilkada 2018 di 171 wilayah. Sehingga dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu tentunya ada peran dari whistleblower yang berasal dari masyarakat namun terdapat ketakutan dari pelapor sehingga tidak berani melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga diperlukan perlindungan terhadap whistleblower, Maka oleh karena itu dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap whistleblower dalam tindak pidana pemilu belum mengatur secara jelas dalam bentuk bagaimana perlindungan yang diberikan salah satu yang menjadi masalah ialah terdapat si terlapor kembali melaporkan pelapor tersebut sehingga akibat yang ditimbulkan ialah tidak melanjutkan kasus tersebut dari penyelidikan sampai putusan incrach namun hanya sebatas pada tingkatan penyelidikan yang disebabkan karena hambatan yang dialami adalah alat bukti yang dimiliki oleh pelapor, Maka seharusnya whistleblower diberikan perlindungan seperti memiliki hak imunitas sebagaimana tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata,  melindungi agar terhindar dari diskriminasi secara ekonomi, politik, maupun sosial. Sehingga dapat diamblil kesimpulan bahwa perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor sangatlah penting agar pelapor merasa aman dan tidak khawatir dengan tindakan yang dilakukan, hal ini demikian demi menjaga pemilu berintegritas, bermartabat, dan jujur.

References

 Roa, Floriano C. 2007, Business Ethis and Social Responsibility, Philippine Copyright,Fist Edition, Manila.
 Prakoso, Joko, 1992, Tindak Pidana Pemilu (1987) dan Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinajuan Dalam Rangka Mewujudkan Pelkasaan Pemilu Yang Jujur dan Adil) , Sinar Grafika, Jakarta
 Reksodiputro, Mardjono, Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia, Wacana Goverminyboard, Jakarta.
 Marzuki, Peter Mahmud, 2013, .Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
 Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Bina Ilmu,Surabaya.
 Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
 Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta.
 Santoso, Topo, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta.
 Dempster, Quentin, 2006, Whistleblower (Para Pengungkap Fakta), Elsam, Jakarta.



Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tesis
 Setiono, 2004, Rule of Law(Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
 Thurmudhi, Imam, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Majalah
 Buletin Kesaksian, Edisi 2 Tahun 2012

Internet
 http://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/data-dugaan-pelanggaran-pilkada-2018-28-juni-2018, diakses 01 Oktober 2018
Published
2018-11-24
How to Cite
Ali, L. O., & Mansyah, M. S. (2018). Perlindungan Terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 921-932. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27103