Abstract

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan manifestasi konkrit dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jargon “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” harus dibayar dengan biaya yang relatif mahal demi sebuah kontestasi politik yang bersih dan benar untuk menghasilkan para pemimpin yang diharapkan. Besarnya biaya dari sisi penyelenggaraaan juga diikuti dengan tingginya biaya yang dikeluarkan oleh para calon wakil rakyat sebagai kontestan. Diawali dari proses pencalonan melalui kendaraan politik pengusung sampai pada usaha merebut para calon pemilih melalui berbagai pendekatan yang bersifat persuasif membuat potensi besar terjadinya praktik politik uang. Siklus kausalitas tersebut nantinya berpeluang besar terefleksi ke dalam tindak pidana korupsi politik. Adapun kejahatan korupsi politik sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan namun saat ini menjadi familiar disebutkan. Fenomena semacam ini membuat posisi hukum tindak pidana korupsi politik layak untuk dijadikan delik tersendiri dalam sebuah peraturan hukum pidana materiil. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi hukum tindak pidana korupsi politik sebagai bagian dari refleksi praktik politik uang.


 


The General Election which was carried out directly was a concrete manifestation of the implementation of democracy in Indonesia. The jargon "of the people by the people and for the people" must be paid at a relatively expensive cost for a clean and correct political contestation to produce the expected leaders. The amount of costs from the implementation side was also followed by the high costs incurred by the candidates for the people's representatives as contestants. Starting from the nomination process through the political vehicle of the bearer to the attempt to seize the prospective voters through various persuasive approaches makes a great potential for the practice of money politics. The causality cycle will have a great opportunity to be reflected in the crime of political corruption. The crime of political corruption is actually not specifically regulated in the legislation but is now becoming familiar. This kind of phenomenon makes the position of criminal act of political corruption worthy of being made a separate offense in a material criminal law regulation. This article is prepared using normative juridical research methods through a statute approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the legal position of political corruption as part of a reflection of the practice of money politics.