Penegakan Hukum atas Korupsi Politik

  • Eko Suwarni Kejaksaan Tinggi Jakarta
Keywords: Korupsi Politik, Penegakan Hukum, Dana Kampanye

Abstract

Korupsi politik merupakan penyalahgunaan wewenang dan posisi oleh para elite politik, baik yang berada di parlemen maupun eksekutif, serta pengurus inti. Penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Korupsi tidak mampu menyentuh Partai Politik sebagai subjek hukum. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai dana kampanye yang bersifat lebih tegas, karena salah satu sumber korupsi politik adalah besarnya dana politik untuk berkampanye. 

 

Political corruption is an abuse of authority and position by political elites, both those in the parliament and the executive, as well as the core management. Law enforcement using the Corruption Law is unable to touch Political Parties as legal subjects. For this reason, it is necessary to regulate more explicit campaign funds, because one source of political corruption is the amount of political funds to campaign.

References

Rina Iriani. Dalam Putusan MA No. 1261 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum, Hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik.

Ismail Prabowo, Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis, (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm. 26

Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief,Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan / cet- 1 -Semarang; Penerbit Pustaka Magister, 2012.

Barda Nawawi Arief, Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bahan Masukan Untuk Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, 1999, hal 15-16

Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, Bandung, 1992.Hlm 12.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 24.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005 Hlm 90.


Online
Kompas.com, "Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya", https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya. Penulis : Michael Hangga WismabrataEditor : Aprillia Ika

https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37

https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/16472621/pembubaran.partai.
Published
2018-11-24
How to Cite
Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi Politik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 953-966. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27105