Abstract

Praktek politik uang merupakan kendala besar dalam menegakkan hukum Pilkades di kabupaten Demak. Praktik politik uang menjadi salah satu ancaman keamanan negara. Faktor penyebab utamanya adalah faktor budaya pemikiran yang salah tentang prinsip demokrasi. Pemerintah telah berupaya memberikan sanksi yang tegas dalam pemberantasan praktik politik di Indonesia. Namun permasalahannya, dalam pelaksanaan Pilkades Demak, pemerintah kabupaten Demak belum memberikan tindakan secara tegas. Kajian ini bertujuan untuk menemukan solusi baru dalam menegakkan hukum Pilkades kabupaten Demak. Kajian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Berdasarkan hasil analisis bahwa Praktik politik uang Pilkades Demak merupakan salah satu permasalahan hukum yang luar biasa, maka penyelesaiannya harus dengan cara yang luar biasa (rule breaking) yakni melibatkan peran santri yang berada dalam pesantren termasuk peran kiai/ustadz. Terdapat dua cara yakni pertama, melibatkan 3.691 kiai/ustadz untuk mempengaruhi dan memberikan pemahaman tentang pelanggaran praktik politik uang kepada masyarakat di kabupaten Demak. Mengingat, di kabupaten Demak, kiai dianggap sebagai tokoh pemimpin yang mempunyai peran penting dalam menentukan sikap dan langkah mana yang akan diambil oleh masyarakat setempat untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Langkah ini akan berdampak langsung dalam pemberantasan praktik politik uang.  Kedua, melibatkan peran santri secara langsung. Melalui kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya yang dapat membentuk kepribadian yang baik, maka 65.355 santri akan berpartisipasi di masyarakat dengan pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya demokrasi. Langkah ini akan berdampak secara perlahan dan dirasakan pada masa yang akan datang.