Peran Santri dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Praktik Politik Uang dalam Pilkades Kabupaten Demak)

  • Fitriyani Fitriyani Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Keywords: Demak, Penegakan Hukum, Politik Uang, Pilkades, Santri

Abstract

Praktek politik uang merupakan kendala besar dalam menegakkan hukum Pilkades di kabupaten Demak. Praktik politik uang menjadi salah satu ancaman keamanan negara. Faktor penyebab utamanya adalah faktor budaya pemikiran yang salah tentang prinsip demokrasi. Pemerintah telah berupaya memberikan sanksi yang tegas dalam pemberantasan praktik politik di Indonesia. Namun permasalahannya, dalam pelaksanaan Pilkades Demak, pemerintah kabupaten Demak belum memberikan tindakan secara tegas. Kajian ini bertujuan untuk menemukan solusi baru dalam menegakkan hukum Pilkades kabupaten Demak. Kajian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Berdasarkan hasil analisis bahwa Praktik politik uang Pilkades Demak merupakan salah satu permasalahan hukum yang luar biasa, maka penyelesaiannya harus dengan cara yang luar biasa (rule breaking) yakni melibatkan peran santri yang berada dalam pesantren termasuk peran kiai/ustadz. Terdapat dua cara yakni pertama, melibatkan 3.691 kiai/ustadz untuk mempengaruhi dan memberikan pemahaman tentang pelanggaran praktik politik uang kepada masyarakat di kabupaten Demak. Mengingat, di kabupaten Demak, kiai dianggap sebagai tokoh pemimpin yang mempunyai peran penting dalam menentukan sikap dan langkah mana yang akan diambil oleh masyarakat setempat untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Langkah ini akan berdampak langsung dalam pemberantasan praktik politik uang.  Kedua, melibatkan peran santri secara langsung. Melalui kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya yang dapat membentuk kepribadian yang baik, maka 65.355 santri akan berpartisipasi di masyarakat dengan pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya demokrasi. Langkah ini akan berdampak secara perlahan dan dirasakan pada masa yang akan datang.

 

References

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2017.
M. Gaffar, Janedjri. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konpress. 2012.
Rahardjo, Satjipto. Biarlah Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum). Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2008.
Warassih, Esmi. Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Penerbit Pustaka Magister. 2016.
Karya Ilmiah
Anas Azwar. Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 5, No. 2. Mei 2016.
Dedi Irawan, Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan). eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3. 2015.
Dendy Lukmajati, Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). POLITIKA. Vol. 7, No.1. April 2016.
Dian Puspita Sari. Sekripsi : Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016. Prodi Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2016.
Fitriyah. Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati), POLITIKA. Vol. 6, No.2. Oktober 2015.
Isnaeni Lailatul Izza. Pengaruh Money Politics terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Kabupaten Pati 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2016.
Rusham. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Money Politics ((Studi Masyarakat Kabupaten Bekasi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014). Paradigma. V ol: XXI/No, 01 Juli 2015.
Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. Anti Korupsi. Modul Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Golongan I/II dan III Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015.
Zaini Tamir RR. Genealogi Peran Kaum Santri dalam Sketsa Politik Nasional. Jurnal Al-Ibroh, Vol. 2 No. 1 Mei 2017.
Website
http://jateng.bps.go.id. Diakses pada tanggal 04 November 2018, Pukul 22.30.


http://www.imm.or.id/content/view/249/191/Feb,Thursday. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 11.35.
http://jateng.tribunnews.com/2017/09/27/inilah-desa-desa-di-demak-yang-rawan-konflik-saat-pilkades--serentak-1-oktober.com. Diakses pada tanggal 14 September 2018 Pukul 10.15.
https://nasional.tempo.co/read/812814/pemilihan-kepala-desa-lebih-mahal-daripada-pilkada-mengapa. Diakses pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 08.57.
https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih. Diakses pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 09.31.
https://www.metroasahan.com/news/labuhanbatu/2016/04/28/5319/terbukti-money-politic-calon-kades-akan-dicoret/. Diakses pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 23.23.
https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain_s/korupsi-sebagai-ancaman. Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 08.37.
Published
2018-11-24
How to Cite
Fitriyani, F. (2018). Peran Santri dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Praktik Politik Uang dalam Pilkades Kabupaten Demak). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1009-1032. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27106