Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum

  • Muhamad Saleh Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  • Dimas Firdausy Hunafa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Keywords: Pemilu Berintegritas, Pencabutan Hak Politik, Napi Koruptor

Abstract

Bagi negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah keniscayaan. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dikatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Makna jujur dalam konteks ini mengikat bagi 3 (tiga) pihak yaitu penyelenggara pemilu yang akan mengawal pemilu dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, peserta pemilu (partai politik dan calon peserta) dan masyarakat sebagai pemegang hak suara. Integritas pemilu menjadi hal yang sangat problematik setidaknya dari banyakya kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa menjadi visualisasi yang nyata adanya krisis integritas pemilu di Indonesia. Krisis integritas tersebut semakin nampak ketika para narapidana koruptor masih diberikan kesempatan untuk ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, apa urgensi pencabutan hak politik bagi napi korupsi. Kedua, bagaimana gagasan yang ditawarkan untuk mengatur regulasi pencabutan hak politik bagi napi korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama jabatan publik harus diisi oleh orang yang bersih dari korupsi. Kedua, penerapan pencabutan hak politik sebagai efek jera. Ketiga, diperlukannya revisi UU Tipikor dan UU Pemilu. Kelima, pemberian kualifikasi terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang akan dicabut hak politiknya.

References

BUKU

Ari Darmastuti dan Tabah Maryana. (2004). Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Universitas Lampung: Lampung.
Hendarmin Ranadireksa. (2015). Arsitektur Konstitusi Demokratik. Fokus Media: Bandung.

Husni Kamil Manik. (2016). Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam buku Feri Amsari “Pemilihan Umum Serentak. Rajawali Press: Jakarta.

Miriam Budiardjo. (2009). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL/PENELITIAN
Ansori. (2016). “ Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th. 1, Nomor 1, hlm. 8

Muhtar Haboddin. 2012 Kekuasaan dan Koruptor di Tingkat Lokal . Volume. 4 No. 2 Halaman 1-2
Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 437-451.

Warih Anjari. (2015). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus?2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)”, Jurnal Yudisial, Vol. 8No. 1, hlm. 40

Internet
Nasional kompas https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/09524011/total-38-caleg-eks-koruptor-diusung-di-pileg-2019-ini-daftarnya (diakses tanggal 5 November 2018)
Liputan Enam https://www.liputan6.com/pileg/read/3648941/daftar-nama-38-caleg-eks-narapidana-korupsi-yang-diloloskan-kpu (diakses tanggal 3 November 2018)
Komisi Pemberantasan Korupsi https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan (diakses tanggal 30 Oktober 2018)
Komisi Pemberantasan Korupsi https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor (diakses tanggal 1 November 2018)
https://kolom.tempo.co/read/1045234/fenomena-vonis-ringan-koruptor (diakses tanggal 4 November 2018)
https://news.detik.com/berita/d-4003096/riset-icw-vonis-koruptor-rata-rata-2-tahun (diakses tangal tanggal 2 November 2018)

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Published
2018-11-24
How to Cite
Saleh, M., & Hunafa, D. F. (2018). Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1069-1086. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27109