Harmonisasi Pengaturan Terkait Media Sosial yang Digunakan untuk Komunikasi Politik Demi Mewujudkan Pemilu Bersih dan Kondusif

  • Teddy Prima Anggriawan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
  • Anajeng Esri Edhi Mahanani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Keywords: Demokrasi, Harmonisasi, Komunikasi Politik, Media Sosial, Pemilu

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini mempermudah umat manusia mendapatkan akses informasi yang sangat cepat, terutama setelah masyarakat modernisasi mengelu-elukan berbagai kemudahan dan hiburan yang ditawarkan media sosial. Kecepatan akses media, dalam hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan informasi, bahkan dapat dikatakan media sosial menyediakan kuantitas informasi yang cepat tanpa memastikan kualitas informasi yang tepat. Problem muncul ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kemudian memberikan peluang bagi peserta pemilu untuk memanfaatkan media sosial guna kepentingan kampanye, yakni pada Pasal 275 undang-undang a quo. Ketentuan ini tentunya juga mengakomodir kepentingan masyarakat di negara demokrasi. Melihat hal demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghimpun pengaturan perundang-undangan yang mengatur terkait media sosial, untuk kemudian diharmonisasikan dengan ketentuan pasal yang mengatur media kampanye tersebut, mengingat bahwa media sosial sangat efektif untuk media kampanye, namun tetap harus diberikan batasan hukum. Bahasan ini akan dianalisa menggunakan metode normatif melalui studi dokumen. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama, bahwa media sosial sangat efektif digunakan partai politik untuk menjalankan fungsi komunikasi politik khususnya kampanye yang diarahkan guna meraih “suara” generasi milineal. Kedua, harmonisasi pengaturan kampanye melalui media sosial akan membantu pelaksanaan pemilu yang kondusif tanpa hoax dan pembodohan massal akibat perkembangan teknologi informasi.

 

The development of information technology have been used to simplify the people to get fast access of information, especially after the modernization community has cheered the various convenience and entertainment offered by social media. The speed of media access, in this case is not always directly proportional to the accuracy of information, it can be said that social media was not able to provides the quantity of information without ascertaining the right quality of information. The problem appears while the Law Number 7 of 2017 about the election then provide an opportunity for election participants to utilize social media for the advantage of the campaign, on article 275 of the a quo law. This provision certainly also accommodates the interests of people in democratic countries. This study aims to collect legislation governing social media, to be harmonized with the provisions of the article that governs the campaign media, given that social media is very effective for campaign media, but still must be given by legal restrictions. This discussion will be analyzed by using the normative method through document study. Based on the discussion, it can be formulated as follows; First, that social media is very effective to be used by political parties to carry out the functions of political communication, especially campaigns aimed at gaining milineal generation "votes". Second, harmonization of campaign arrangements through social media will help conduct elections that are conducive without hoaxes and mass duping due to the development of information technology.

 

References

Buku :

Aji Supriyanto, Pengantar Teknologi Informasi, (Jakarta: Salemba Infotek, 2005)
Ali, novel.Peradaban komunikasi politik, (Bandung: remaja rosdakarya 1999)
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi
Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2009)
Dan nimmo, komunikasi politik, khalayak dan efek, (bandung: remaja karya (cv 1989)
Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan . (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)

Jurnal :

Dahlan, 1997., Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan (Pidato Pengukuhan
Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi), Jakarta: Fisip Universitas Indonesia, h.2 dalam
Jurnal Amar Ahmad, 2012., Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13 No. 1, Juni 2012
Eko Harry Susanto, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, Jurnal Kajian
Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013
Faridhian Anshari, Komunikasi Politik di Era Media Sosial, Jurnal Komunikasi, Volume 8,
Nomor 1, Oktober 2013
Frans Djalong PhD Cand. & Hendrikus Kaunang MA, Demokrasi Digital:
Masalah dan
Tantangan bagi Masyarakat Politik Indonesia, Paper Jurnal Depkoinfo 2017

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

https://ernipurwanti.files.wordpress.com/2010/04/tugas-stikom.doc di unduh pada 01
November 2018
http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/. diakses pada
tanggal 02 Oktober 2018
https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-
indonesia/0/sorotan_media di unduh pada 01 November 2018
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesi
a+63+Juta+Orang/0/berita_satker
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos
di unduh pada 04 November 2018
https://tirto.id/hoaks-dan-bahaya-rendahnya-kepercayaan-terhadap-media-cKAx di unduh
pada 01 November 2018
Published
2018-11-25
How to Cite
Anggriawan, T. P., & Mahanani, A. E. E. (2018). Harmonisasi Pengaturan Terkait Media Sosial yang Digunakan untuk Komunikasi Politik Demi Mewujudkan Pemilu Bersih dan Kondusif. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1141-1160. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27112