Abstract

Penelitian tentang konsep penyalahgunaan wewenang dalam Konstitusi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menguraikan masalah tersebut bersama dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam keputusan pengadilan. Elaborasi dengan metode penelitian normatif, pada akhirnya menghasilkan menunjukkan bahwa rumusan pelanggaran dalam Pasal 3 UU PTPK ada inkonsistensi. Lokasi ketidakkonsistenan adalah elemen pelanggaran pertama ("dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi") yang dirumuskan dalam materi, sedangkan elemen ke-3 ("dapat membahayakan keuangan atau ekonomi negara") yang dirumuskan formiel. Atas dasar pemikiran ini, unsur-unsur pelanggaran "menyalahgunakan wewenang, peluang, atau sarana yang dimilikinya karena kedudukan / jabatannya". Sebagai solusinya, kiranya dengan sifat yang diberikan dalam haeren antara konsep "haram" dengan konsep "penyalahgunaan wewenang" dan dalam praktik bukti penyalahgunaan wewenang merupakan hal yang sulit, karena menilai penyalahgunaan wewenang terkait untuk faktual, disarankan untuk Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dihapus saja. Alasan lainnya adalah: unsur pelanggaran hukum dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mampu mengakomodasi unsur-unsur "penyalahgunaan wewenang", karena "penyalahgunaan wewenang" adalah "spesies" dari "genus" elemen "melanggar hukum".