Penyalahgunaan Wewenang Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana

  • Aditya Kurnia Wardana Universitas Negeri Semarang
Keywords: penyalahgunaan, wewenang, korupsi, inkonsistensi

Abstract

Penelitian tentang konsep penyalahgunaan wewenang dalam Konstitusi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menguraikan masalah tersebut bersama dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam keputusan pengadilan. Elaborasi dengan metode penelitian normatif, pada akhirnya menghasilkan menunjukkan bahwa rumusan pelanggaran dalam Pasal 3 UU PTPK ada inkonsistensi. Lokasi ketidakkonsistenan adalah elemen pelanggaran pertama ("dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi") yang dirumuskan dalam materi, sedangkan elemen ke-3 ("dapat membahayakan keuangan atau ekonomi negara") yang dirumuskan formiel. Atas dasar pemikiran ini, unsur-unsur pelanggaran "menyalahgunakan wewenang, peluang, atau sarana yang dimilikinya karena kedudukan / jabatannya". Sebagai solusinya, kiranya dengan sifat yang diberikan dalam haeren antara konsep "haram" dengan konsep "penyalahgunaan wewenang" dan dalam praktik bukti penyalahgunaan wewenang merupakan hal yang sulit, karena menilai penyalahgunaan wewenang terkait untuk faktual, disarankan untuk Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dihapus saja. Alasan lainnya adalah: unsur pelanggaran hukum dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mampu mengakomodasi unsur-unsur "penyalahgunaan wewenang", karena "penyalahgunaan wewenang" adalah "spesies" dari "genus" elemen "melanggar hukum".

References

Stroink, F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Black, Henry Campbell. 1891. Black's Law Dictionary with Pronunciations. Inggris: Centennial Edition
Handjon, Philipus Mandiri , Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei 2004.
Minarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya: Laksbang Mediatama
Sahlan, M. 2016. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
A.N. Ilyas Syamsudin, & Y. B. Badoeda. 2004. SF. Marbu: Analisis Teoritik Yuridik Kasus Akbar Tandjung dari Optik Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka sinar harapan.widyaningtyas
Wantjik Saleh, K. 1983. Tindak Pidana Korupsi Dan Suap. Jakarta: Ghalia Indonesia
Facruddin, I. 2004. , Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni
Stenberg, Sheldon S. & Stenberg, David T. 1999. Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah. Bandung: Rosdakarya
Atmasasmita, R. 2012. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publshing
Published
2019-06-19
How to Cite
Wardana, A. K. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5(01), 115-122. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29707