Sudut Pandang Jawade Hafidz Arsyad tentang Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

  • Miftakhul Ihwan Universitas Negeri Semarang
Keywords: Corruption, Government, Welfare State, State Administrative Law, Corruption Eradication Strategy

Abstract

The government with all its tools as the main pillars of state administrators is increasingly faced with several problems. There needs to be unity between government elements in solving a problem, one of which is corruption, corruption is generally carried out by people who have power in a position, so that the characteristics of corruption crimes are always related to the misuse of organized power. in looking at corruption belonging to organized crime. The task of the State Administration in the welfare state according to Lemaire is mentioned as the bestuurzorg task and its function is to carry out public welfare. To achieve the goals of the state various supporting facilities are needed, in this case one of them is a legal means. The strategy offered in the perspective of  State Administrative Law is to eradicate corruption, namely Public Service Bureaucracy Reform and Accountability, Eligible General Principles of Government, Good Govermance, and Eradication of the End of  Corruption in a State Administrative Law Perspective.

References

Jurnal
Azra, Azyumardi. (2002). Korupsi Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 2. No 1. Januari 2002, hal. 31.
Fatkhuri. (2017). Korupsi Dalam Birokrasi Dan Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Menajemen Publik Dan Kebijakan Publik. Volume 1 Nomor 2, hal. 71.
Muhlizi, Faiz, dkk, (2012), Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-112.
Maryam. Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume Vl Nomor 1, hlm 1-18.
Sahlan. Muhammad. (2016). Unsur Menyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindakan Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi. Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 23 Nomor 2. hlm. 271-293.
Buku
Arsyad, Hafidz, dll. (2013). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN). Sinar Grafika. Jakarta.
Amir Syamsudin. (2008). Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara. Kompas. Jakarta.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2001). Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia). Pradnya Paramita. Jakarta.
Djadja, Ermansyah. (2010). Meredesain Pengadilan Tindak Pidan Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. Jakarta. Sinar Grafika.
Marpaung. Leden. (1992). Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya. Sinar Grafika. Jakarta.
Mardiasmo, (2004), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
M.Mochtar, Akil. (2006). Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi. Q-Communication. Jakarta.
Sulchan, Yasin, (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Amanah. Surabaya.
Soehino. (2002). Ilmu Negara. Liberty. Yogayakarta.
Sjachran. Basah. (1992). Perlindunagan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Alumni. Bandung , hlm.6.
Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 140.

Rujukan Tambahan
Sjahran basah, perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara, orasi ilmiah, disampaikan pada dies natalis XXIX Unpad, Bandung, 24 September 1986, hlm. 2 dan 4. Sebagaimana dikutip oleh Donald A. Rumukoy dalam S. F. Marbun dkk., hlm. 14 dan 15.
Singgih, duniapun memerangi korupsi, beberapa catatan dari international anti corruption conference I-X dan dokumen PBB tentang pemberantasan korupsi, pusat studi hukum bisnis, fakultas hukum universitas pelita harapan, tangerang, 2002, hlm.1.

Online
Setiyo, h,n. (2016). Teori dan konsep dasar negara kesejahteraan (welfare state). https://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html. Diakses pada tanggal 18 maret 2019, pukul 19.30 wib.
Gerintya, Scholastica. (2017). Korupsi di Kementrian dan Lembaga Tak Kalah Dahsyat Dari Dpr. https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga-tak-kalah-dahsyat-dari-dpr-cBX6. Diakses pada tanggal 26 maret 2019, Pukul 21.10 wib.
Kurniawati, Rika, (2017), Hasil Survai Transparancy International Indonesia: Dpr Lembaga Terkorup DiMata Publik,https://www.rappler.com/indonesia/berita /163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga terkorup, diakses pada tanggal 26 maret 2019, pukul 21.34 wib.
Published
2019-06-19
How to Cite
Ihwan, M. (2019). Sudut Pandang Jawade Hafidz Arsyad tentang Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5(01), 123-140. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29708