Legalitas Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan KUHAP

  • Abraham Amanda Universitas Negeri Semarang
Keywords: Legality, KPK Authority, Corruption Eradication COmmission, Hand Catch Operation

Abstract

The number of arrests carried out by the KPK lately, known as the Capture Operations or OTT, led to a polemic whether the action was legal or invalid. There are parties who consider that the OTT carried out by the KPK is illegal or illegal. The research used is a normative legal research method (normative juridical) by conducting a literature study to collect secondary data. Normative legal research is done by examining library materials (literature) which are secondary data. From the analysis that can be understood, the OTT Corruption Eradication Commission against suspects in corruption cases in relation to the term caught in the Criminal Procedure Code Article 111 paragraph (1) KUHAP and Article 1 point 19 KUHAP above the legal basis for the Corruption Eradication Commission in conducting Hand Arrest Operations (OTT ) which is considered illegal and considers that the Hand Arrest Operations are different from the Hand Caught contained in these articles. Then OTT in relation to the special investigation technique known as Controlled Delivery is often used by BNN investigators, assessing that the practice of KPK in OTT has used two such actions (interdiction and entrapment) which means KPK investigators have adopted without the authority that BNN investigators have, so that the KPK has committed three types of actions that violate the law (interdiction, entrapment and in the process of investigation).

References

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2005

Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp
Terkait Masalah Pelanggaran Hukum, Jurnal LEGALITAS, Volume 2 Nomor 1, 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak_Hak_Sipil_dan_Politik,
diakses pada tanggal 2 April 2019 13.45 WIB

https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818, Oleh Romli Atmasasmita
(Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 2 April 2019 14:55 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi ketiga. 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mohammad Isa Gautama, Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis
Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional, Jurnal Socius, Vol 4, No 1, 2017

Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981.

Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Nurul Qamar, Perbandingan System Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law
System, Refleksi Arts, 2010.

Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 1 April 2019
12.13 WIB

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Published
2019-06-19
How to Cite
Amanda, A. (2019). Legalitas Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan KUHAP. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5(01), 141-150. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29709