Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Main Article Content

Firdaus Nuzula

Abstract

The purpose of this article is to examine the impact of enacting Perda No. 9 of 2016 on the performance of SKPD and budget differences before and after the SKPD downsizing. the method of approach used is Sociological Juridical. The results showed the impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the Performance of Regional Work Units (SKPD) in the Central Java Provincial Government Environment is the change in the number of SKPDs which resulted in changes in the quantity number of staff, the organizational structure in each SKPD, then changes are also felt in the SKPD's performance due to the grading and most recently there is a change in the budget issued by the Central Java Provincial Government due to the SKPD downsizing. The conclusions of this study are: (1) The impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the performance of SKPD in the Central Java Provincial Government is more optimal and effective because it is in accordance with the main tasks and functions as well as the appropriate workload, although there is a slight obstacle to the task adjustment at an early stage it is not an obstacle considering the professionalism of employees in the Central Java Provincial Government; (2) Comparison of the budget before and after the SKPD downsizing naturally occurs, the budget issued is higher in view of the addition of structural officials in each SKPD and the existence of Regency / City Regional Government which is the Central Java Provincial Government's affairs.

Article Details

How to Cite
Nuzula, Firdaus. 2019. “Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Indonesian State Law Review (ISLRev) 2 (1), 234-56. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38443.
Section
Articles

References

A. Buku

Huda, Ni’matul. 2013. Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problemtika. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sipayung, P.J. 1989. Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta:CV. Sri Rahayu.

Wahyudi, Kumorotomo. 2014. Etika Administrasi Negara. Jakarta:Rajawali Pers.

Wijoyo, Suparto. 2006. Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi. Surabaya:Airlangga Uniersity Press.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 7).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10).

C. Internet http://www.jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah (diakses pada hari

senin, 27 Februari 2017, pukul 05.43 WIB) http://jateng.tribunnews.com/2016/08/03/perampingan-sotk-di-jateng-harus-

perhatikan-kedaulatan-pangan (diakses pada hari senin, 27 Februari 2017 pukul 06.13 WIB)

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=53&date=2016-07-17 (diakses pada hari senin, 27 Februari 2017 pukul 09.53 WIB)