The Role of the Regional Government of Boalemo Regency in Overcoming Mining Pollution Problems in the District of Pguyaman Pantai

Main Article Content

Pantika Mayulu

Abstract

This research is a field research that uses data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. This study aims to determine the impact on the people of Paguyaman Pantai District, especially the people of Limbatihu village as a result of continuous mining of pica stone and to understand the role of the government in overcoming pollution problems caused by pica mining companies in Paguyaman Pantai District. . This study uses descriptive qualitative. This study has two problem formulations, namely: first, what is the impact of environmental pollution by the pica stone mine in Paguyaman Pantai District? secondly, what is the role of the local government of Boalemo in overcoming the problem of environmental pollution from the pica stone mine in Paguyaman Pantai District? With the existence of the two main issues above, it can become a fundamental problem formulation in this research, so that the role of the Regional Government of Boalemo Regency in Overcoming Mining Pollution Problems in Pguyaman Pantai District is found, environmental pollution of the pica stone mine has troubled the surrounding community. The author really hopes that the regional government of Boalemo Regency will be able to overcome this pollution problem, protect the environment and create the health and welfare of the people in Paguyaman Pantai Subdistrict, especially the people of Limbatihu Village.

Article Details

How to Cite
Mayulu, Pantika. 2022. “The Role of the Regional Government of Boalemo Regency in Overcoming Mining Pollution Problems in the District of Pguyaman Pantai”. Indonesian State Law Review (ISLRev) 4 (2), 82-92. https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.56823.
Section
Articles

References

Adhitya Diemas, (Maret 2019) “Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Lex Et Societatis: Vol. 7 No. 3, hal. 140.
Albertus Frendly, Zalukhu Yosana, (tahun 2019) “Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur” Jurnal Legalitas: Vol. 4 No. 1, hal. 54.
Damar Paramita Merlin, Pangemanan N Fanley, (Tahun 2022) “Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe” Jurnal Governance: Vol. 2 No. 1, hal. 2.
Faisal, dkk, (September 2020) “Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Geneologi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan” Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 9 No. 3, hal. 484.
Juneri Ronaldo, Mubarak Adil, (Tahun 2019) “Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang” Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan: Vol. 2 No. 3, hal. 143.
Lestari Eka Sulistyani, Djanggih Hardianto, (April 2019) “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup” Masalah-Masalah Hukum: Vol. 3 No. 2, hal. 149.
Lestari Sri Yeni, Keumalasari Utri, (April 2019) “Peran Pemerintah Aceh Barat Dalam Mengatasi Limbah Industri” Journal Homepage: Vol. 5 No. 1, hal. 50.
Nurwita Mala, (Tahun 2019) “Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam PengendalianPencemaran Udara di Kota Tangerang” Jurnal Hukum: Vol. 5 No. 2, hal. 56.
Priscilla Kalalo Flora, Pontoh Kathleen, (Oktober-Desember 2021)“Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan” Lex Administratum: Vol. IX No. 8, hal. 87
Ristia Yutami, (april 2022), “Pengendalian Pencemaran Udara” Jurnal El-Thawalib: Vol. 3, No.2, hal. 380.
Rosliana, Zulfhi Surya Roberta, (Januari-Juni 2021) “Analisa Kebijkan Anggaran Dalam Pengendalian Penecemaran Lingkungan Akibat Operasional Pertambangan Emas Skala Keccil (PESK) di Kabupaten XYZ” Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Vol. 10 No. 1, hal. 7.
Syarif Afif, (Agustus 2020) “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi”, Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 2, hal. 264.
Saleh M., Kafrawi, (November 2020)“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”, Vol. 35 No. 3, hal. 353.
Thurfah Asilah Annisa, Sugiyono Heru, (2020) “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi:IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batu Bara Dalam UU Minerba)”, Jurnal Konstitusi: Vol. 16 No. 6, hal. 553.
Wahidah Syarifa, (September 2019) “Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat”, Jurnal Pijar MIPA: Vol. VIII No. 2, hal. 353.