Online Single Submission For Cyber Defense and Security in Indonesia
Article Sidebar
Published
May 8, 2020
Main Article Content
Abstract
National defense and security are important issues to face the Industrial Revolution 4.0. It is undeniable that Indonesia's defense and security system's weaknesses lead to many cybercrimes. In the business licensing's sector, the Online Single Submission's (OSS) mechanism known as an important role in increasing the ease of doing business in Indonesia. The existence of the OSS system which contains a lot of important data from stakeholders that make it requires security and guarantees. But in reality, the existing OSS digital licensing system hasn't able to optimize the implementation of cyber's defense and security in Indonesia. Therefore, a breakthrough is needed to make the OSS system more perfect by integrating and guaranteeing the data through the establishment of minimum safety standards. This normative-juridical research uses secondary data that processed through literature studies and analyzed qualitatively.
Article Details
How to Cite
Inggarwati, M. P., Celia, O., & Arthanti, B. D. (2020). Online Single Submission For Cyber Defense and Security in Indonesia. Lex Scientia Law Review, 4(1), 83-95. https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.37709
Section
Articles
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the view of this journal and the author's affiliated institutions. Authors retain the copyrights under this license, see our copyrights notice.
References
Book
Suteja, Ardi K., (2012). Cyber Security & Pentingnya Dunia Usaha Memahaminya : Sebuah Pengantar: Indonesia Cyber Security Forum.
International Telecommunication Union, (2018). Global Cybersecurity Index (GCI) 2018. Diterbitkan oleh ITU Publications.
Journal
Arrum, Desi Arianing (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction Law Journal, 2(5), https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15222/8268, h. 1653
Juliani, Henny., Assegaf, M. Iqbal F., & Sa’adah, Nabitatus (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERPADU Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal, 8 (2), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582/0, h. 1328
Nurhayati, Irna., dkk (2019). Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Jurnal Neegara Hukum, 10(2), jurnal.dpr.go.id, h.171-172
Permana, Sony Hendra., (2018). Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Jurnal Info Singkat, 10 (3), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/, h. 2
Robby, Uchaimid Biridlo’i (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Jurnal Iilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(2), http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/98/67, h.56
Sa’diyah, Nur Khalimatus (2016). Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara. Jurnal Perspektif, 11(3), diakses 17 April 2020.
Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia (The Government Efforts In Realizing Ease of Doing Business in Indonesia). Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 6(3).
Suhayati, Monika (2018). Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System). Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Faktual dan Strategis, 10 (23).
Laws and Regulations:
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara. Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 86. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Jakarta.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 934. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210. Jakarta.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551. Jakarta.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947. Jakarta.
Online/World Wide Web
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017). Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia: Survei 2017. Retrieved from diakses dari https://web.kominfo.go.id/sites/, diakses 17 April 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perkembangan Pengembangan Sistem OSS. Retrieved from http://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Bimtek%20Pekalongan%20Jateng%20OSS%20progres%20v11.pptx, diakses 22 September 2019
DAKA Advisory. Meeting the cyber security challenge in Indonesia, an analysis of threats and responses. Retrieved from http://dakaadvisory.com/wp-content/uploads/DAKAIndonesia-cyber-security-2013-web-version/, diakses 17 April 2020
Jingga, Rangga Pandu Asmara (2020). Presiden Ingin Peringkat EoDB Indonesia Masuk 40 Besar Dunia. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1308510/presiden-ingin-peringkat-eodb-indonesia-masuk-40-besar-dunia, diakses 15 April 2020
Pangastuti, Triyan (2019). KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implentasi. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/574515/kppod-nilai-sistem-oss-masih-terkendala-di-implementasi, diakses 28 September 2019
Razi, Mujahid Ar (2018). Dokumen Perusahaan Tokopedia Bocor ke Publik, Ini Detailnya. Retrieved from https://www.kba.one/news/dokumen-perusahaan-tokopedia-bocor-ke-publik-ini-detailnya/index.html, diakses 15 April 2020.
Republika.co.id. Terungkap, Lemahnya Sistem Keamanan TI Lembaga Negara. Retrieved from https://republika.co.id/berita/pbfsh409/terungkap-lemahnya-sistem-keamanan-ti-lembaga-negara, diakses 17 April 2020.
Tashia (2016). Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Siber. Retrieved from https://aptika.kominfo.go.id/2016/03/kebijakan-keamanan-dan-pertahanan-siber/, diakses 15 April 2020.
Kominfo.go.id (2018). Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudahpemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr, diakses 22 September 2019.
Suteja, Ardi K., (2012). Cyber Security & Pentingnya Dunia Usaha Memahaminya : Sebuah Pengantar: Indonesia Cyber Security Forum.
International Telecommunication Union, (2018). Global Cybersecurity Index (GCI) 2018. Diterbitkan oleh ITU Publications.
Journal
Arrum, Desi Arianing (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction Law Journal, 2(5), https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15222/8268, h. 1653
Juliani, Henny., Assegaf, M. Iqbal F., & Sa’adah, Nabitatus (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERPADU Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal, 8 (2), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582/0, h. 1328
Nurhayati, Irna., dkk (2019). Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Jurnal Neegara Hukum, 10(2), jurnal.dpr.go.id, h.171-172
Permana, Sony Hendra., (2018). Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Jurnal Info Singkat, 10 (3), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/, h. 2
Robby, Uchaimid Biridlo’i (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Jurnal Iilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(2), http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/98/67, h.56
Sa’diyah, Nur Khalimatus (2016). Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara. Jurnal Perspektif, 11(3), diakses 17 April 2020.
Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia (The Government Efforts In Realizing Ease of Doing Business in Indonesia). Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 6(3).
Suhayati, Monika (2018). Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System). Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Faktual dan Strategis, 10 (23).
Laws and Regulations:
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara. Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 86. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Jakarta.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 934. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210. Jakarta.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551. Jakarta.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947. Jakarta.
Online/World Wide Web
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017). Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia: Survei 2017. Retrieved from diakses dari https://web.kominfo.go.id/sites/, diakses 17 April 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perkembangan Pengembangan Sistem OSS. Retrieved from http://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Bimtek%20Pekalongan%20Jateng%20OSS%20progres%20v11.pptx, diakses 22 September 2019
DAKA Advisory. Meeting the cyber security challenge in Indonesia, an analysis of threats and responses. Retrieved from http://dakaadvisory.com/wp-content/uploads/DAKAIndonesia-cyber-security-2013-web-version/, diakses 17 April 2020
Jingga, Rangga Pandu Asmara (2020). Presiden Ingin Peringkat EoDB Indonesia Masuk 40 Besar Dunia. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1308510/presiden-ingin-peringkat-eodb-indonesia-masuk-40-besar-dunia, diakses 15 April 2020
Pangastuti, Triyan (2019). KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implentasi. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/574515/kppod-nilai-sistem-oss-masih-terkendala-di-implementasi, diakses 28 September 2019
Razi, Mujahid Ar (2018). Dokumen Perusahaan Tokopedia Bocor ke Publik, Ini Detailnya. Retrieved from https://www.kba.one/news/dokumen-perusahaan-tokopedia-bocor-ke-publik-ini-detailnya/index.html, diakses 15 April 2020.
Republika.co.id. Terungkap, Lemahnya Sistem Keamanan TI Lembaga Negara. Retrieved from https://republika.co.id/berita/pbfsh409/terungkap-lemahnya-sistem-keamanan-ti-lembaga-negara, diakses 17 April 2020.
Tashia (2016). Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Siber. Retrieved from https://aptika.kominfo.go.id/2016/03/kebijakan-keamanan-dan-pertahanan-siber/, diakses 15 April 2020.
Kominfo.go.id (2018). Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudahpemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr, diakses 22 September 2019.