Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dinas Kesehatan terkait Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana

Abstract

Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, sering mengalami berbagai macam kebencanaan seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Bencana dapat berdampak pada kesehatan reproduksi meliputi peningkatan risiko kematian ibu dan anak, infeksi saluran reproduksi, keluhan menstruasi yang tidak normal, peningkatan risiko kekerasan seksual, dan kehamilan remaja. Upaya kesiapsiagaan bencana dan pengurangan dampak bencana yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan Minimum Initial Services Package (MISP) pada saat pra bencana dan melaksanakan MISP tersebut pada saat respon bencana. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan di wilayah provinsi Jawa Tengah dalam mengelola program Minimum Initial Service Package (MISP) adalah: 1) Kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan, 2) Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas, 3) Koordinasi dan kolaborasi yang buruk, 4) Kurangnya kesadaran masyarakat, 5) Masalah budaya dan sosial, dan 6) Masalah logistik dan infrastruktur. Dinas kesehatan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan kesehatan dalam situasi darurat, serta melakukan pendekatan yang tepat dan sensitif terhadap budaya dan sosial masyarakat yang dilayani[20, 21]. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengelolaan program Minimum Initial Services Package (MISP) Dinas Kesehatan di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagai upaya kesiapsiagaan bencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi 4 tahapan yakni: 1) Koordinasi, 2) Pelaksanaan, 3) Evaluasi, dan 4) Tindak lanjut. Dalam upaya meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan bencana di wilayah Jawa Tengah, disarankan untuk melakukan pelatihan serupa secara berkala untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan tetap terjaga. Mengintegrasikan konsep MISP dalam perencanaan dan strategi bencana di tingkat kabupaten/kota. Mengadakan simulasi lebih lanjut untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi skenario bencana yang lebih kompleks.