Implementation of Soft Loan Disbursement for Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 Viewed from the Precautionary Principle

Implementasi Penyaluran Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid-19 Ditinjau dari Prinsip Kehati-Hatian

Authors

  • Muhammad Haikal Fathan Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang Author

DOI:

https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.4100

Keywords:

Soft Loans, Micro Businesses and Cooperatives, Covid-19, Precautionary Principle

Abstract

In order to handle the economic impact in Rembang Regency, the Rembang Regency government is providing stimulus in the form of strengthening business capital to MSMEs and micro actors who are affected by the economic impact due to Covid-19 in Rembang Regency. by assigning the Regional Owned Enterprise PD BPR BKK Lasem to carry out soft loans for micro businesses and cooperatives. The problems studied include 1.) How to implement the Rembang Regent's 
regulation No. 44 of 2020 concerning soft loans for micro businesses and cooperatives affected by Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) through assignments to PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) in Rembang Regency; 2.) How is the The distribution of soft loans for micro enterprises and cooperatives is carried out at PT.BPR BKK Lasem (Perseroda) reviewed the principle of caution in granting credit. Research results show that 1) In its implementation, the Rembang Regency 
Government has assigned BKK Lasem to provide stimulus from BUMD which can later be distributed to MSMEs and Cooperatives affected by Covid 19. 2) soft loans provided to Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 in Rembang Regency are operationally in the form of distribution of PT credit products. BPR BKK Lasem (Perseroda), namely Bangkit Micro Monthly Credit (KMB) with 0% (zero percent) interest, without collateral and no administration fees. Meanwhile, insurance and legalization costs are borne by PT. BPR BKK Lasem (Perseroda). The conclusion of this research is that the implementation of the Rembang Regent's Regulation Number 44 of 2020 relating to the provision of soft loans for Micro Enterprises and Cooperatives Affected by Covid-19 in Rembang Regency is a form of the Rembang Regency Government's commitment to regional economic recovery through the placement of APBD funds for operational subsidies to PT . BPR BKK 
Lasem (Persero) so that it can better carry out its function as a financial institution that can channel public funds effectively and efficiently, especially in credit services intended for Micro Enterprises and Cooperatives which are affected by the Covid-19 pandemic conditions and are hampered by collateral problems.

References

Website

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia Terungkit.html.

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/847-berita/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html https://dataumkm.rembangkab.go.id/beranda/about. https://bprbkklasem.co.id/index.php?tf=alur.

Jurnal

Fauzan, R. (2021). "Kontribusi PDB UMKM Tahun Ini Diprediksi Turun Hingga 4 persen". Diakses tanggal 12 Juni 2022.

Buku

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Bahder Johan. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Amin, F. (2019). Penganggaran Di Pemerintah Daerah. Malang: UB press. Hariyani, Iswi dan Serfianto D.P., R. (2010). Bebas Jeratan Utang Piutang.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Untung, H. B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia.Yogyakarta:

Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. (2003). Manajemen Perkreditan Bank Umum.Bandung: Alfabeta.

Subekti. (2008). Hukum Perjanjian Cet.22. Jakarta: Intermasa.

Adri, N. & Satrio, N. (2008). Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit. Jakarta: Penebar Plus.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung KebijakanKeuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Di Kabupaten Rembang.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020.

Lain-lain

Notulen Rapat PEMDA REMBANG.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 518/910/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengendalian Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Covid 19 di Kabupaten Rembang.

Keputusan Direksi PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) Nomor 161/KR/KEP DIR/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Bulanan Mikro Bangkit.

Published

2024-07-31

Article ID

4100

Issue

Section

Articles