Implementation of the Principles of Free, Prior and Informed Consent in the Field of Natural Resources Utilization within the Indonesian Regulatory Framework
Implementasi Prinsip Free, Prior and Informed Consent Pada Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Regulasi Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.6136Keywords:
FPIC, Masyarakat Adat, Regulasi.Abstract
Free, prior and informed consent (FPIC) is one of the principles that emerged from international declarations and conventions. Indonesia is a country that is active in several conventions and declarations. However, there is no recognition in national regulations that explicitly incorporates FPIC elements in their entirety. On the other hand, there is a prolonged conflict between indigenous communities and project initiators resulting from various kinds of problems. This article aims to conduct an analysis related to FPIC in regulations in Indonesia both at the national and regional levels. This research uses normative juridical methods using library materials as the main source. The results of this research are: First, FPIC has basically begun to be recognized in regulations at the central level. However, this recognition is still partial and implicit. Second, in regulations at the regional level such as Minahasa Regency, Bengkayang Regency and Central Sulawesi Province, several elements of FPIC have also begun to be absorbed and explicitly recognized. This is marked by the preparation of general guidelines for implementing FPIC in the form of a Regulation of the Governor of Central Sulawesi Province.
References
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
Anderson, Patrick, Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek Versi Indonesia, Bangkok: RECOFTC-The Center for People and Forests, 2011.
Buppert, Theresa and Adrienne McKeehan, Guidelines for Applying Free, Prior and Informed Consent: A Manual for Conservation International. Arlington, VA: Conservation International, 2013.
Buxton, Abbi and Emma Wilson, FPIC and The Extractive Industries: A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior and Informed Consent in Industrial Projects, UK: International Institute for Environment and Development, 2013.
Colchester, Marcus dan Maurizio Farhan Ferrari, Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat. Forest Peoples Programme, 2007.
¬¬¬Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia, Jakarta: DKN, 2011.
Faisa, Kasryno dan Haryono Soepomo, Kerangka Perencanaan Tata Guna dan Pengelolaan Lahan Pertanian, dimuat dalam http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemampuan-pengelolaa/BAB-II-1.pdf diakses tanggal 2 September 2023
Gebara, Maria Fernanda, Importance of Local Participation in Achieving Equity in Benefit Sharing Mechanisms for REDD+: A Case Study From the Juma Sustainable Development Reserve, International Journal of the Commons Vol. 7, No 2, Agustus, 2013.
Hanna, Philippe and Frank Vanclay, Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent, Impact Assessment and Project Appraisal, 31:2, 2013.
Hill, Christina, Serena Lillywhite and Michael Simon, Guide to Free, Prior and Informed Consent, Australia: Oxfam, 2010.
Ikbal, Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3, Sept.-Desember 2012.
Kirstin A. Jensvold-Rumage, Implementing Free, Prior and Informed Consent: Investigating Processes for Community Review Boards and Communty-Based Participatory Consent in Native American and Alaska Native Community, Journal Urban and Enviromental Policy, May 2014.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: KontraS, 2015.
Lehr, Amy K. and Gare. A. Smith, Implementing a Corporate Free, Prior, and Informed Consent Policy: Benefits and Challenges, Foley Hoag eBook, 2010.
Lukas Nopembrian Murti Broto, Perkebunan Kelapa Sawit? Peraturan dan Konfliknya, dimuat dalam http://fwatcher.fwi.or.id/perkebunan-kelapa-sawit-peraturan-dan-konfliknya/pdf/ diakses tanggal 1 September 2023
Nababan, Daniel S, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, Oktober, 2015.
Nawiyanto and Eko Crys Endrayadi, The Saminist Movement of the Kendeng Mountains Complex of Java during the Dutch Colonial and Indonesia’s Reform Eras, International Journal for Historical Studies, 8(2), April 2017.
Nidasar, Nisa Istiqomah, Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 2, Desember 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent pada Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Provinsi Sulawesi Tengah.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Putusan Mahkamah Konstitusi Rebuplik Indonesia, Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
RECOFTC, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dalam REDD+ Buku Panduan untuk Fasilitator Akar Rumput, Bangkok: The Center For People and Forest, 2015.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Subarkah, Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, Desember 2015.
Sumardjono, Maria S.W, Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil Atas Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2014.
Thontowi, Jawahir, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari, 2013.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Waluyo, Joko, Andi Kiki, Achmad Surambo, Padiatapa untuk Siapa? Presepsi Masyarakat, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
Ward, Tara, The Right to FPIC: Indigenous Peoples‟ Participation Rights within International Law, Northwestern Journal of International Human Rights Volume 10, Issue 2, 2011.
Zvobgo, Tendai, Free, Prior, and Informed Consent: Implications for Transnational Enterprises, Journal Sustainable Development Law & Policy 13, No. 1, 2012.
Downloads
Article ID
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Winarsih Winarsih (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
