Mechanism of Dismissal of Banyuasin Kembaran Village Apparatus in an Effort to Realize Legal Certainly (Study of Decision Number 1/G/2023/PTUN.SMG)
Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Banyuasin Kembaran Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum(Studi Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG)
DOI:
https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.8623Keywords:
Decision, Dismissal of Village Apparatus, Legal CertainlyAbstract
The dismissal of the village apparatus of Banyuasin Kembaran Village, Loano Subdistrict, Purworejo Regency, namely the village secretary, occurred starting from the unrest of the residents and asked for the village secretary to be dismissed, so the village head has the right to sanction and dismiss the secretary. In the implementation of the dismissal that occurred to the secretary, the village head skipped the temporary dismissal mechanism. The court decision stated that the KTUN related to the dismissal of Andika Sari was cancelled. This study aims to look at the mechanism of dismissal of village officials, namely the Village Secretary of Banyuasin Kembaran and explain the ideal pattern in the implementation of dismissal of village officials based on applicable laws and regulations to realize legal certainty. The results of this study indicate that the village head dismisses the village apparatus has passed the proper procedure, namely the temporary dismissal process. Based on the ideal pattern of the mechanism for dismissing village officials, the village head should first carry out a temporary dismissal mechanism and then the village head can dismiss the village officials. in decision number 1/G/2023/PTUN.SMG states that the KTUN issued to be revoked and cancelled. Therefore, it is necessary for the village head to be careful in carrying out his duties and authority and the sub-district head who provides recommendations for dismissal to be more careful and be able to provide guidance to the village head regarding carrying out his duties in organizing the village government.
References
Asshiddiquie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revi.
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 14, no. 1 (2022): 125–39.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Kusnardi, M, dan Hamailly Ibrahim. Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia. Jakarta: UI-Press, 1983.
Prasetyo, Teguh. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media, 2017.
Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioogis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Safitri, Elga, dan Eny Kusdarini. “Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 8, no. No. 4 (2019): 415–27.
Soemitro, Romi Hamitjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Tigar, Ayu Gustami. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.” Jurnal Esensi Hukum 4, no. 2 (2022): 198–209. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.171.
Tjandra, Willy Riawan. “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 0, no. 0 (2011): 75–88. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16158.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Purworejo No.6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat desa.
Downloads
Published
Article ID
8623Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Miftah Santalia (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
