Legal Consequences of Offenders Possessing and Controlling Bomb Explosives Without Rights and Without Permits (Verdict 1107/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk)

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Nurul Shyashya

Abstract

The manufacture of low explosives without a permit is very dangerous. Not only with a permit that has been set more than the level of security of the explosives. This attack on the manufacture of low explosives without a permit has been formulated in the Emergency Law no. 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives. This type of research used normative juridical and empirical juridical methods. Results Based on the research and discussion, it is known that the Investigation Process in the case of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives is in accordance with the Investigation Procedure according to the elements contained in the criminal act, namely Whoever, Investigation, Investigation, and Arrest. The process of proof in terms of proof is one of the important elements in criminal procedural law which determines whether or not a trial is guilty. Legal Consequences of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives based on evidence in court.

Keywords

Explosives, Investigation, Proof

Full Text:

PDF

References

Buku / Jurnal

Bambang Poernomo. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 134.

Marlina. 2011. Hukum Penitensier. PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 15.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6.

Tri Andrisman. 2009. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia .Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hlm. 8.

Wirjono Prodjodokoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 1.

Nafi’ Mubarok. 2017. Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Hlm. 22.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

DOI: https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2.34959

Refbacks

  • There are currently no refbacks.