IMPLEMENTATION OF PENAL MEDIATION IN THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW (STUDY AT THE SEMARANG CITY POLICE DEPARTMENT)

Sri Hartanto, Indah Sri Utari, Ridwan Arifin

Abstract

Criminal Law has the characteristics of a double-edged sword, because on one side it protects the victim but on the other side deprives the rights of the perpetrators. Therefore, the settlement of cases through criminal lines becomes ultimum remidium because Criminal Law is used as a last resort in solving criminal cases. One form that emerges today is the Penal Mediation effort which is used as a form of settlement of criminal cases, especially for insignificant crimes. The paper analyzes and looks deeper into the implementation of penal mediation at the Police level, in the Semarang City Police Department. The research uses an empirical juridical method with a research location in the city of Semarang. The research underlines that in the implementation of media penalties at the police level is carried out through a Progressive Law framework. In its implementation, the police must base on the principle of conflict resolution, process-oriented, and the process is informal. One of the penal mediation forms implemented and applied by Semarang City Police Department is on domestic violence cases, where the principle that is put forward is Victim Offender Mediation. This study concludes that the implementation of media penal is one form of restorative justice in Indonesia.

Keywords

Penal Mediation; Progressive Law; Restorative Justice; Police; Criminal Law

Full Text:

PDF

References

Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Chandra Pratama.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Eva Achjani Zulfa, 2009, Restorative Justice di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana), Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi. 2015. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

Mansyur, Ridwan. 2013. Mediasi Penal sebagai Bentuk Pembaharuan dan Perkembangan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan. Bandung: Gava Media.

Moleong. Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi Arief, Barda. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

------------------------------. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti

------------------------------. 2008. Mediasi Penal Penyeleseian Perkara Di Liuar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.

------------------------------. 2012. Mediasi Penal Penyelesian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister

Retnaninggrum. Dwi Hapsari. 2013. Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI

Simms, Larysa. 2007. Criminal Mediation is the BASF to the Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjudication, Just Making it Better. Ohio State Journal on Dispute Resolution.

Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

S.R Sianturi dan Mompang L. Pangabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem.

T. Gayus Lumbuun. 2007. Alternative Dispute Resolution di dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Makalah Workshop.

Utari, Indah Sri 2012. Masyarakat dan Pilihan Hukum Semarang : Sanggar Krida Utama

Widman, Stuart M. 2006. “The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation”, artikel pada Alternatives to the High Cost of Litigation.

Journal Article

Faizal Adi Surya. 2015. Tinjauan Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. UNS. Vol.5

Laws and Regulation

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Internet Source

[...] http://restabes-smg.jateng.polri.go.id/

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment