Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua

I Gusti Ayu Purnamawati

Abstract


Upaya efektivitas sumber-sumber pendapatannya, dimana sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang sekaligus merupakan komponen penting penerimaan kas negara dari sektor non migas. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk membangun kembali negara-bangsa Indonesia serta menjadi pendorong kearah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi, Jenis Pajak dan Penggolongannya untuk Mengukur Kontribusi Parkir Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket. Responden terdiri atas 15 aparat Pemda, dan 15 masyarakat pemilik kendaraan roda dua yang disasar kebijakan dan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas daerah dalam upaya menunjang realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2008 yaitu sebesar 96,76%, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,53%, Tahun 2010 (88,25%), kemudian mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai 104,60% pada tahun 2011 dan 126,36% pada tahun 2012. Tingkat efektifitas parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan 2009 adalah dikategorikan efektif; tahun 2010 adalah dikategorikan cukup efektif; tahun 2011 dan 2012 adalah dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 menggambarkan kinerja yang baik.


Efforts of local governments in increasing revenue is to increase the efficiency and effectiveness of their sources of income, where the greatest source of revenue comes from taxes and levies sectors which constitute an important component of the state in cash receipts from non-oil sector. Decentralization and local autonomy may be used as a way to rebuild the Indonesian nation-state as well as the necessity to drive towards good governance and clean. This study aims to determine the function, type and classification for Measuring Tax Contributions Parking Two-Wheel Vehicles in Buleleng, Bali. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis using qualitative and quantitative descriptive analysis. The technique of collecting data using questionnaires and questionnaires. Respondents consisted of 15 local government officials, and 15 public two-wheeled vehicle owners being targeted policies and services. The results show that an effort to support the realization of sustainable regional development. Target and actual revenue Buleleng Year 2008 in the amount of 96.76%, a decrease in 2009 amounted to 95.53%, in 2010 (88.25%), then increased very well so as to achieve 104.60% in 2011 and 126.36% in 2012. Levels effectiveness of two-wheeler parking in Buleleng Regency in 2008 and 2009 is considered effective; 2010 is considered to be quite effective; 2011 and 2012 were categorized as very effective. Overall acceptance of a two-wheeler parking fees in Buleleng regency from 2008-2012 illustrate good performance.


Keywords


Levy; Vehicle Parking; Local Revenue.

Full Text:

PDF

References


Astuti, N.K.R. 2013. Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar. Dowload: http://www. Google.com. Diakses tanggal 17 Mei 2014 pukul 22.12 Wita.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. http://www.bps.go.id.

Dinas Pendapatan Provinsi Bali. 2014. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2012.

Halim. A. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.

Julastiana, Y., dan Suartana, I. W. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Download: http://www.google.com. Diakses tanggal 17 Mei 2014 pukul 23.32 Wita.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang 23-26 Agustus.

Manan, B. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.Yogyakarta: , PSH FH UII.

Siahaan, M. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sidik, M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.

Soemitro, R. 1979. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak. Jakarta: PT. Eresco

Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Usman, B. dan K. Subroto. 1980. Pajak-Pajak Indonesia. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.

Wiratmojo, P. 2007. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Bali.

Undang-Undang Otonomi Daerah 2006. Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pressindo.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kendaraan Roda Dua. Lembaran Daerah Tahun 2011. Tambahan Lembaran Daerah No.76.




DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.