Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Levina Yustitianingtyas

Abstract


Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.

Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.

Keywords


ALKI, law enforcement, shipping

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4949

Refbacks

  • There are currently no refbacks.