Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim konstitusi berdasarkan putusan yang saling bertentangan tersebut. Digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi pustaka. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menemukan kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap kinerja hakim konstitusi. Namun, putusan bertentangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekacauan konstitusional. Akan tetapi tidak ada aturan yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bertentangan. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Mahkamah Konstitusi harus menjaga transparansinya, meningkatkan kualitas putusan dan integritas hakim. Persepsi atau tingkat kepercayaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk menghilangkan eksistensi sebagai hakim konstitusi bila masyarakat menemukan hakim konstitusi melanggar kode etik dan melakukan tindakan melawan hukum.

This research addressess to analyze social trust towards constitutional court judge performance based on contrary constitutional court verdict. This research applies descriptive- qualitative research methodology with socio-legal approach. Observation, interview and documentation methods use to collect data or information. This research found that constitutional court still procure the social trust. However, contrary verdict which issued by constitutional court made a disorder constitution. But there is no regulation to ban the constitutional court issued contrary verdict. To increase the social trust, constitutional court should be transparent, increase the verdict quality and keep the judge integrity well. Perception or social trust can be a stimulation to nullified judges existence if they found that constitutional court judges break the law and disobeyed constitutional judges code of conduct.