KONTRIBUSI PBB PERTAMBANGAN MIGAS BAGI DAERAH PENGHASIL DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala penyaluran dana bagi hasil PBB pertambangan migas dan kontribusi bagi kabupaten/kota penghasil SDA migas. Realisasi penerimaan PBB kabupaten/kota penghasil SDA migas setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas menemui kendala dalam penyalurannya. Kendala pada penentuan kabupaten/kota yang berhak atas PBB pertambangan migas, masalah “under value” pengenaan PBB pertambangan migas, terutama pada penggunaan harga jual minyak yang masih dibawah harga jual minyak sesuai APBN-P serta ketidaktahuan mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas. PBB pertambangan migas memberikan kontribusi yang besar kepada kabupaten/kota penghasil SDA migas. Peranan pengenaan PBB pertambangan migas dalam lima tahun terakhir memberikan peran yang signifikan rata-rata sebesar 206 persen dari total PAD dan 11 persen dari total sisi penerimaan daerah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah apabila dilihat dari porsi total PAD kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota penghasil SDA migas yang hanya menyumbang 5 persen.

This study aims to identify the obstacles in the allocation of fund from oil and gas mining property tax evenlyand its contributionfor kabupaten or kota that yields oil and gas. The revenue of kabupaten or kota that has oil and gas mining increases every year. It is 44 percent on the average. The results show that the meachanism of tax levyhas some obstatcles. They are problems in determining Kabupaten or kota that has right for having the fund from oil and gas mining property tax, the under value problem oftax levy, the lack of knowledge in managing the mechanism of tax levy. The oil and gas mining property tax gives great contribution for kabupaten or city that yields oil and gas. The tax contributes significantly at 206% of PAD (local revenue) total and 11% of the kabupaten or kota revenue. It is on the contrary to the motivation of region autonomy since PAD (local revenue) of Kabupaten or Kota that yields oil and gas only contribute 5%