PERAN BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH DALAM PROSES GENCATAN SENJATA, DEMOBILISASI, DAN REINTEGRASI DI ACEH

- Fakhrurrazi(1),


(1) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh, Indonesia 24314

Abstract

Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM. Beragam upaya reintegrasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Namun beragam hambatan muncul dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM serta dalam implementasi proses tersebut yang dikawal oleh BRDA.
Menggunakan konsep analisis wacana, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan peran BRDA dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM kedalam masyarakat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitan menunjukkan bahwa muncul berbagai hambatan dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM yakni hambatan dalam bidang ekonomi; hambatan dalam bidang politik, hukum dan keamanan; serta hambatan dalam bidang sosial budaya. BRDA juga terlihat belum optimal dalam menangani proses reintegrasi, masih terdapat banyak kekurangan.

Aceh Peace Reintegration Institution (APRI) was established based on Helsinki Memorandum of Understanding signed on August 15, 2005, especially article 3.2 states about reintegration of GAM (Freedom Aceh Movement) ex-combatant. Various reintegration efforts have been done by the overnment through economic, social, cultural, political, and security approaches. However, many obstacles appeared in the process of reintegration of ex GAM combatant, and in the management of this process by Aceh Peace Reintegration Institution (BRDA). Using the concept of discourse analysis, in this research, the author attempts to describe the role of BRDA in the reintegration process of GAM ex-combatant to adapt in society and how Aceh Peace Reintegration Institution as the authority board managing the reintegration process play its role. Using the concepts of conflict and integration, the study seeks to describe the process of reintegration of former GAM members into society and the obstacles encountered in the process of reintegration. Research results indicate that there were many obstacles in the process of reintegration of former GAM members, they are barriers in economic field; barriers in politics, law and security, barriers in social and cultural field. BRDA was also seen not optimal in dealing with the reintegration process, there are still many shortcomings.

Keywords

demobilization; disarmament; helsinki treaty; reintegration.

Full Text:

PDF

References

Bahari, Y. Model Komunikasi Lintas Budaya dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 6 (1): 20-30

Fatwa, A.F. 2006. Konflik dan Integrasi Masyarakat Muslim Ambon: Sebuah Analisis Hukum Islam Terhaadap Kekerasan Atas Nama Agama di Ambon. QUALITA AHSANA, 8 (3): 17-27

Hamid, A.F. “Hentikan Kekerasan Terhadap Rakyat Acehâ€, Kompas, 16 November 2000, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/16/nasional/hent06.htm. (9 Agustus 2007)

Hamid, A.F. Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh, Jakarta: Suara Bebas, 2006

Indrayana, D. “Partai Politik Lokal di Aceh?â€, dalam. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/19/opini/1909215.htm. 19 Juli 2005 (20 Agustus 2007).

Lele, G. 2001. Intervensi Kebijakan Pasca (Dis)Integrasi: Sebuah Pendekatan Resolusi Konflik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 3, Maret

Suciptaningsih, O.A. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legistatif di Kendal. Jurnal Komunitas, 2 (2): 1-8

Syahputra, Iswandi. Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di area konflik, Yogyakarta: Pilar media

The World Bank Support Fort Pos-Tsunami Recontruktion In Aceh and Nias, Indonesia.dalam http://www.worldbank.or.id. Desember 2006 (2 Juni 2007)

Trijono, L. 2009. Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13 (1): 17-40

Wirayuda, H. 2007. “GAM Ingkari Kesepakatan Bersamaâ€, Kompas, Jum`at 17 November 2000, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/17/nasional/gam06.htm. (16 September 2007)

------.2006. â€Materi sosialisasi pelaksanaan nota kesepahaman antara RI dan GAMâ€, Kementrian kordinator bidang politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia, Juni 2006

------.2007. “Kajian Mengenai Kebutuhan Reintegrasi GAMâ€, World Bank, Maret 2006. dalam www.confictanddevelopment.org.,12 Mei 2007

------.2007. “Kajian Terhadap Dinamika Konflik dan Pilihan Untuk Mendukung Proses Perdamaian†dalam http://www.conflictanddevelopment.org/, 30 Maret 2007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.