Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Abstract

Tulisan ini menggagas reformulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi. Oleh sebab itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Terkait hal itu, maka implikasi lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkuan.

This paper initiates a reformulation of the substitute criminal fines of Money Laundering Criminal Law (Act of TPPU). This research method used normative juridical. The result of this study indicates that in Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile, that the duration will exceed 1 year and 4 months as stipulated in Article 8 of this law. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.