Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19
(1) Broto Hastono & Associates, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
(2) Broto Hastono & Associates, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(3) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(4) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Abstract
Penelitian ini akan menguraikan mengenai kejahatan korupsi bersifat extraordinary crime, di masa Pandemi Covid-19. Sifatnya yang luar biasa tersebut, menjadikan korupsi tidak bisa diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja, namun perlu ditegakkan dengan luar biasa yaitu dengan dilandasi oleh prinsip moral yang terkandung dalam sistem hukum di Indonesia. Menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa PandemiCovid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis filosofis yaitu mengkaji kesesuaian antara aspek filosofis yaitu prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa PandemiCovid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ed. by Awaludin Marwan, VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
———, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta., 2003)
White, Jerry, Kejujuran Moral Dan Hati Nurani (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)
Agus Joko Pitoyo, Hari Triwahyudi, ‘Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara’, Populasi, 25.1 (2017), 64–81
Ananda, Saudamara, ‘Hukum Dan Moralitas’, Jurnal Hukum Pro Justisia, 24.3 (2006), 301–308
Anjari, Warih, ‘Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 Dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014’, Jurnal Yudisial, 8.1 (2015), 23–44
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan, 7.1 (2020), 20–33
Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014), 26
Gunarto, Marcus Priyo, ‘Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan’, Jurnal Mimbar Hukum, 21.1 (2019), 83–108
Hartono, ‘Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, Jurnal Cendekia Hukum, 5.1 (2019), 77–98
Hibnu Nugroho, ‘Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Dinamika Hukum, 13.3 (2013), 392–401
Johanes Danang Widoyoko, ‘Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan Untuk Gerakan Anti Korupsi’, Jurnal Integritas, 2.1 (2016), 269–297
Kramer, Matthew, ‘How Moral Principles Can Enter into the Law’, Journal of Legal Theory, 6.1 (2000), 83–108
Lastuti Abubakar, ‘Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia’, Jurnal Dinamika Hukum, 13.2 (2013), 319–31
Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih, ‘Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, Law Reform, 15.1 (2019), 85–97
Mulyadi, Lilik, ‘Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi’, Jurnal Mhkamah Agung, 13.1 (2010), 1–3
Mustaghfirin, H., ‘Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni’, Jurnal Dinamika Hukum, 11.1 (2011), 89–96
Nadiatus Salama, ‘Motif Dan Proses Psikologis Korupsi’, Jurnal Psikologi, 41.2 (2014), 149 – 164
Nurhardianto, Fajar, ‘Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia’, Jurnal TAPIs, 11.1 (2015), 34–45
Risnain, Muh, ‘Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi’, RechtsVinding, 3.3 (2014), 311–27
Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, ‘Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 47.4 (2017), 459–76
Salman Luthan, ‘Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 19.4 (2012), 506–23
Septian Arief Budiman, Mulyer Mananda Setyahadi, ‘Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019(Kajian Pustaka Pada Organisasi Islam Terbesar Nu Dan Muhammadiyah)’, Jurnal Renaissance, 4.2 (2019), 560–563
Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf, ‘Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, DIVERSI : Jurnal Hukum, 6.1 (2020), 22–46
La Sina, ‘Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Hukum Pro Justisia, 26.1 (2018), 39–51
Subiharta, ‘Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4.3 (2015), 385–98
Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, ‘Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia’, Jurnal RechtsVinding, 8.1 (2019), 37–54
Anugerah Ayu Sendari, ‘Daftar Lengkap Visi Misi Jokowi-Ma’ruf Amin’, Liputan 6, 2019 https://www.liputan6.com/news/read/3868449/daftar-lengkap-visi-misi-jokowi-maruf-amin
Ardito Ramadhan, ‘KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/09190111/kpk-tangkap-menteri-edhy-prabowo-ott-keempat-era-firli-bahuri?page=all.
BPS, ‘Jumlah Penduduk Muslim’, Badan Pusat Statistik, 2020 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#:~:text=Indonesia merupakan negara muslim terbesar,mencapai 229%2C62 juta jiwa.
M Rosseno Aji, ‘KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo’, Tempo.Co, 25 November 2020 https://nasional.tempo.co/read/1408558/kpk-benarkan-tangkap-menteri-kkp-edhy-prabowo/full&view=ok
Purnamasari, Deti Mega, ‘Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp 17 Miliar’, Kompas, 2020https://kompas.com/read/1408558/kpk-benarkan-tangkap-menteri-kkp-edhy-prabowo/full&view=ok
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12/PermenKp/2020 Tentang pengelolaan Lobster (Panulirusspp.), Kepiting (Scyllaspp.) dan Rajungan (Portunusspp) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Refbacks
- There are currently no refbacks.
