Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(1) Balai Pengelola Ahli Teknologi Pertanian,
Abstract
The problem faced by Indonesian Manpower both the phase pre placement, during placement until after placement from time to time need to be fixed because it is very broad and requires coordination of many parties, both Governments, PPTKIS, as well as organizations that help expressing the rights of Indonesian Workers usual called the Indonesian Migrant Workers Union and Labour Indonesia itself. Coordination is intended primarily to protect the rights of Indonesian Workers are problematic. This study aims to analyze the role of Indonesian Migrant Workers Union in protecting the rights of Indonesian manpower problems in Kendal and constraints faced Migrant Workers Union in fighting for the rights workers who have problems in Kendal as well and what efforts are being made to overcome these obstacles. The method used in this study is a socio-juridical approach to qualitative data analysis method. These results indicate that the role of the Indonesian Migrant Workers Union in menagani TKI problem with providing assistance to Indonesian workers and their families who are having problems in the line of duty or full duty; provide critical education; provide economic empowerment in improving the welfare of members and their families; provide training for Indonesian workers who had returned to Indonesia.
Full Text:
PDFReferences
Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia
Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Renika Cipta
Asikin, Zainal, dkk. 1994; Dasar-Dasar Hukum Perburuhan; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
Bambang, R.Joni, Hukum Ketenagakerjaan,Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Husni, Lalu. 2003; Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
ILO. 2007; Hak-hak Pekerja Migran; Buku Pedoman; Jakarta
Kartasaputra G. 1992; Hukum Perburuhan di Indonesia berdasarkan Pancasila; Jakarta; Sinar Grafika
Khakim, Abdul. 2003; Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Pendidikan Kualitatif. Bandung: Remaja Pustaka
Soepomo Iman. 1976; Pengantar Hukum Perburuhan; Djambatan
Wijayanti Asri. 2012; Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO; Bandung; Karya Putra Darwati Bandung
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia Nomor: Kep-92/MEN/1998 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Dilaksanakan Melalui Asuransi
Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonrsia Di Luar negeri
Refbacks
- There are currently no refbacks.