Development and Challenges of Using Trademark Rights as Intangible Assets in Bankruptcy Assets in Indonesia

Paramita Prananingtyas(1),


(1) Universitas Diponegoro

Abstract

Intellectual property rights in the form of trademarks rights are company assets that have economic value. In its development, trademark rights can become part of the debtor’s bankruptcy estate in a bankruptcy. However, in its implementation there are challenges in the use of trademark rights as bankrupt assets in order to pay off the debts of the bankrupt debtor. This study aims to determine the development of the use of trademark rights as bankrupt assets and analyze the challenges of trademarks execution as assets of bankrupt debtors. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that a trademark as a type of object, related to the bankruptcy process, is a type of object that can be used as part of assets in the process of paying debts to creditors, because intangible assets that have economic value and trademark rights can be transferred handing over their rights to other parties is part of the bankruptcy estate. The challenges faced in the use of trademark rights as bankrupt assets are related to trademark valuation, protection status and the validity period of trademark protection, as well as related to disputes over trademarks with third parties.


Keywords

Bankruptcy estate; Challenges; Develompements; Intangible asset; Trademarks.

Full Text:

PDF

References

Aji, Readytya & Albertus Sentot Sudarwanto. “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.SMG Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur.” Jurnal Privat Law 7, no. 1 (2019): 110-117.

Antara News. “INTA: Merek Dagang Berdampak Positif Terhadap Ekonomi.” https://www.antaranews.com/berita/652680/inta-merek-dagang-berdampak-positif-terhadap-ekonomi (diakses 9 November 2022).

Dewantara, Kadek Indra & Dewa Gde Rudy. “Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit.” Jurnal Kertha Semaya 7, no. 9 (2019): 1-14.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Direktur Merek dan IG: Upayakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Permohonan Merek.” https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-merek-dan-ig-upayakan-pertumbuhan-ekonomi-nasional-dengan-permohonan-merek?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri (diakses 9 November 2022).

Jened, Rahmi. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Jened, Rahmi. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Kartika, Sari Ela & Advendi Simangunsong. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Larasati, Putri Dyani. “Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 2, no. 2 (2018): 49-66.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.

Mulyadi, Kartini. Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Rahmatullah, Indra. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Saidin, O.K.. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Salam, Abdus & Darminto Hartono. “Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.” Jurnal Law Reform 9, no. 2 (2014): 1-15.

Sjadeini, Sutan Remy. Memahami Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Soedewi, Sri. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Subekti, Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Supramono, Gatot. Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tua, Johnson Sahat Maruli. “Hak katas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.” Jurnal Hukum to-ra 5, no. 3, (2019): 103-122.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Yuhelson, Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.