Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi.

This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Menawhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.