PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KETAHANAN SOSIAL
Main Article Content
Abstract
Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (transfer of knowledge) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini kelompok masyarakat (RT, karangtaruna, PKK dan Dawis) di lingkungan Ampelgading Timur II, Kalisegoro, mampu menggali dan mengkreasikan potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya, sehingga bisa memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi pada masyarakat sasaran, menyebabkan mereka pada fase masyarakat transisi menuju masyarakat urban atau perkotaan. Pengabdian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, yakni membuka wawasan (transfer of knowledge) tentang bagaimana membaca peluang ekonomi yang dimiliki dan sekaligus bagaimana melakukan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebaunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk ‘presentasi dagangan’ masih bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes masyarakat sasaran secara rill melalui metode workshop.
Article Details
All works published in the Jurnal Pengabdian Hukum Indonesian (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) are licensed & copyrighted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Under this license, the authors published in the Jurnal Pengabdian Hukum Indonesian (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) retain the copyright. All other authors using the content of the Jurnal Pengabdian Hukum Indonesian (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)are required to cite author(s) and publisher in their work.
References
Antlov, H. and Eko, S., 2012, March. Village and sub-district functions in decentralized Indonesia. In Paper to DSFs Closing Workshop.
Antlöv, H., 2000, July. Village governance in Indonesia: past, present and future challenges. Dalam PERCIK Conference “Dynamics of Local Politics in Indonesia,†Yogyakarta.
Antlöv, H., Wetterberg, A. and Dharmawan, L., 2016. Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), pp.161-183.
Aziz, N.L., 2017. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), pp.193-211.
Dewi Irmawati, Pemanfaat E-Commerce Dalam Dunia Bisnis, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi Ke-Vi, November 2011, hlm. 95. Bisa Diakses Melalui Laman https://Orasibisnis.Files.Wordpress.Com/2012/05/Dewi-Imarwati_Pemanfaatan-E-Commerce-Dalam-Dunia-Bisnis.Pdf
Harsanto, B.T., Rosyadi, S., Wahyuningrat, W. and Simin, S., 2017. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 30(2), pp.188-196.
Ito, T., 2016. Everyday Citizenship in Village Java. Citizenship and Democratization in Southeast Asia, p.51.
Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol. 2, No. 1, April 2010.
Kemenristekdikti, 2017. Buku Panduan Inkubasi Bisnis Teknologi, Jakarta.
Kusumastuti, A., 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, pp.81-97.
Maharjan, K.L., 2017. Rural Community Leadership in Decentralization. In Decentralization and Rural Development in Indonesia (pp. 99-110). Springer, Singapore.
Muluk, Saeful 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. The Asia Foundation.
Nafidah, L.N. and Suryaningtyas, M., 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), pp.214-239.
Nugroho, Y., 2010. NGOs, the Internet and sustainable rural development: The case of Indonesia. Information, Communication & Society, 13(1), pp.88-120.
Nurcholis, H., 2009. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Grasindo.
Nuryadin, D. and Suharsih, S., 2017. Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 18(1), pp.62-70.
Putri, R.A., Rini, E.F., Rahayu, M.J. and Andini, I., 2017. Kapasitas Sumber Daya Kelurahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Informasi Geospasial. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 8(2), pp.217-223.
Salim, A., Bulan, W.R., Untung, B., Laksono, I. and Brock, K., 2017. Indonesia’s Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?
Saputra, A.R., 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah kelurahan dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.
Sobandi, B., 2006. Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah. Humaniora.
Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
Sopanah, A., 2012. Ceremonial budgeting: public participation in development planning at an Indonesian local government authority. Journal of Applied Management Accounting Research, 10(2), pp.73-84.
Sujito, A., 2017. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kolaborasi Para Stakeholder dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Era Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kebumen) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D. and Purnaningsih, N., 2015. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), pp.367-378.
Sullivan, N., 1991. Gender and politics in Indonesia. Why gender matters in Southeast Asian politics, (23), pp.61-86.
Sumarjan, 1999. Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press.
Suparlan, P., 2004. Masyarakat dan kebudayaan perkotaan: perspektif antropologi perkotaan. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Warren, C. and Visser, L., 2016. The Local Turn: an introductory essay revisiting leadership, elite capture and good governance in Indonesian conservation and development programs. Human Ecology, 44(3), pp.277-286.
Widodo, I., 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), pp.65-85.
Winarno, B., 2015. Agenda Good Governance dan Globalisasi Ekonomi: Suatu Tinjauan Kritis. Jurnal Hubungan Internasional, 1(2), pp.95-106.
Yuniningsih, T., 2013. Dasar–Dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima: Suatu Telaah Teoritis. Dialogue. JIAKP, 1(1), pp.2004-117.
Website/Internet
1) http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet.
2) http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet.
3) http://Jateng.Tribunnews.Com/2017/06/02/Provinsi-Jawa-Tengah-Miliki-413-Juta-Umkm.
4) http://Regional.Kompas.Com/Read/2017/09/28/06112041/Lewat-E-Commerce-Produk-Umkm-Jawa-Tengah-Terkenal-Hingga-Amerika.
5) http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/16/08/16/Obz5ti-Pemerintah-Dorong-Umkm-Merambah-Ekonomi-Digital.
6) http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/17/08/06/Ou919x383-Asosiasi-Umkm-Minta-Regulasi-Ecommerce.
7) https://Www.Merdeka.Com/Teknologi/Tokopedia-30-Persen-Merchant-Di-Jawa-Tengah-Dari-Semarang.Html.