Unlawful Acts According to Civil Law and Criminal Law Analysis of Decision Number 30/Pdt.G/2020/Pn.Pkl

Main Article Content

Agung Aditya
Devi Rakhmatika
Nabila Faradany Saputri

Abstract

Land grabbing is not a new phenomenon and has occurred in Indonesia. The term "land grabbing" refers to the act of seizing rights or property arbitrarily, without adhering to laws and regulations, such as occupying land or houses that do not belong to the perpetrator. Unlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizes the land of others, Article 167 of the Criminal Code (KUHPidana) may be applied. Meanwhile, the civil law aspects encompass Article 1365 and Article 1366, as in cases of land grabbing, there are parties who suffer losses and are entitled to compensation for the damages incurred.

Article Details

How to Cite
Aditya, Agung, Devi Rakhmatika, and Nabila Faradany Saputri. 2023. “Unlawful Acts According to Civil Law and Criminal Law”. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 4 (2), 197-210. https://doi.org/10.15294/digest.v4i2.78483.
Section
Articles

References

Adrian Sutedi.2010. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Diana Kolompoy, Maret 2019, Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Uupa Nomor 5 Tahun 1960 , Jurnal Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3.
Irsan Rahman, Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penterobotan Tanah, Jurnal Tana Mana, Vol.3, No.01, Juni 2022, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indoensia.
Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, Titin Apriani, Vol. 13, No. 1, Maret 2019 ISSN 1978-0125 (Print); ISSN 2615-8116 (Online).
Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
Maria S. W. Sumardjono. 2011. Reorientasi Kebijakan Pertanahan, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Benhard Limbong, Konflik Pertanahan. Jakarta : Margaretha Pustaka.
Mesdiana Purba, Nelvitia Purba, Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata, Kultura Volume: 14 No. 1 September 2013.
Mono, Henny, SH, Praktik Berperkara Perdata. Bayumedia Publising, Malang, 2007.
Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Noor Rachman Afif Saputra 2015. Skripsi.Tinjauan Yuridis Sengketa tanah akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 91/Pdt.G/2009/PN.Ska) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Oleh : Indah Sari Dosen Tetap Fakuktas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Wakil Ketua Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Dan Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (Adi). ISSN 2656-4041 (Media Online). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.
Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
Rusmadi Murad. 2013. “Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dan Praktek”, Bandung : CV. Mandar Maju.