Implementasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan

Abstract

ABSTRAK

Berdasarkan data dari STBM Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2017 akses sanitasi di Kabupaten Demak paling rendah berada di wilayah Puskesmas Wedung II yaitu sebesar 60,9 %. Berdasarkan data STBM di Kecamatan Wedung dari 20 desa baru ada satu desa yang sudah verified Open Defecation Free (ODF). Upaya untuk menanggulangi permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Bupati Demak nomor 50 tahun 2017. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Demak nomor 50 tahun 2017 di wilayah kerja Puskesmas Wedung II.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ada beberapa aspek yang belum optimal dalam implementasi peraturan Bupati Demak nomor 50 tahun 2017 anatara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana,kondisi lingkungan dan sikap pelaksana.

 Saran penelitian ini yaitu Pemerintah desa harus memiliki standar operasional khusus untuk menjalankan program desa ODF agar pelaksanaan lebih terstruktur dan terarah dan Puskesmas perlu melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kader kesehatan

ABSTRACK

Based on data from STBM of Indonesia, in 2017 the lowest access to sanitation in Demak Regency is in the Puskesmas Wedung II, which is 60.9%. Based on STBM data in Kecamatan Wedung from 20 villages there is one village that has been verified Open Defecation Free (ODF). In an effort to overcome the existing problems, the government of Demak Regency stipulates the Regulations of the Demak Regent number 50 of  2017. The purpose of this study was to find out how the implementation of Demak Regent Regulation number 50 of 2017 in the working area of ​​Puskesmas Wedung II.

 This type of research is qualitative with a descriptive approach. The instrument used was an interview guide. The sampling technique using purposive sampling technique.

The results showed that there were still some aspects that were not optimal in the implementation of Demak Regent regulation number 50 of 2017 among other resources, characteristics of the implementing agent, environmental conditions and the attitude of the implementer.

 The suggestion of this research is that the village government must have special operational standards to run the ODF village program so that the implementation is more structured and directed and the Puskesmas need to conduct socialization or training to improve the knowledge of health cadres.