Recognition of Customary Disputes Settlement in Law Number 6 of 2014 on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Based on the development of the community's need for legal certainty on customary dispute settlement, Law No. 6 of 2014 on the village which gives authority to adat villages to resolve customary law dispute prevailing in adat village as long as it is in harmony with the principle of human rights by prioritizing the settlement by deliberation. In addition, adat villages are also given the authority to arry out an indigenous village justice peace trial. This normative recognition authorizes adat villages to apply the values or norms that have been lived and developed in the community closely related to the responsive law proposed by Philippe Nonet and Philip Selznick stating that responsive law is born from legal realism in society so that it appears laws that are more responsive to social
needs. This paper discusses adat dispute resolution in Law No. 6 of 2014 on Village in the review of Responsive Law in Indonesian Legal Reform.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
References
Nonet, Philippe dan Philip Selznick. “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law†dalam Satya Arinanto Politik Hukum 2. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
Steni, Bernadinus. “Hukum Progresif, Pruralisme Hukum dan Gerakan Masyarakat Adat†dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. Jakarta:Epistema Institute, 2011.
Suteki. “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo“ dalam Buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epistema Institute, 2011.
Darumurti, Krishna D. “Pengaturan tentang Daerah Otonom: Pusaran Politik Hukum Status Quo Penguasaâ€. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum October, 2010.
Hastuti, Luthfiyah Trini. Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi, Thesis Postgraduate Program, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.
Maharani, Yurika, Ibrahim, I Nengah Suharta, Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(nd).
Sarmadi, A. Sukris. “Memberikan Positivisme Hukum ke ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum)â€. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, May, 2012.
Simarmata, Rikardo. “Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukumâ€, Jurnal Digest Law, Society & Development. Volume I Desember 2006-Maret 2007, 2007
Sudrajat, Tedi. “Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakkan Hukum Progresif melalui Media Hakim Perdamaian Desaâ€, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September, 2010.
Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerahâ€. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, February, Vol. 10, No. 19, 2014
Susilo, Agus Budi. 2011. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesiaâ€. Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4, September, 2011
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Ilman Hadi “Kekuatan Hukum Putusan Adat†diakses dari http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt4fbb44750563e/kekuatan-hukum-putusan-adat pada 17 Oktober 2016
Academic Manuscript, Naskah Akademik Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Laporan Penelitian berjudul Kekuatan dan Kelemahan Peradilan Non-Negara