ANALISIS SIKAP PEKERJA INFORMAL NON PBI YANG BELUM TERDAFTAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 2014 DI KABUPATEN BREBES
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap pekerja informal non PBI terhadap program JKN di Kabupaten Brebes.Jenis Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi semua pekerja informal non PBI yang belum terdaftar JKN di Kabupaten Brebes. Sampel berjumalah 347 responden menggunakan teknik accidental sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.Dari 347 responden didapatkan hasil dengan 56,5% pekerja informal non PBI di Kabupaten Brebes mendukung terhadap program JKNdan 43,5% tidak mendukung, 83,3%mendukung menjadi peserta PBI, 25,4% mendukung dengan adanya denda, rata rata 86,76% mendukung semua pelayanan dalam JKN, rata rata 78,4% mendukung terhadap pengelolaan dana oleh BPJS kesehatan, dan 92,5% mendukung fasilitasnya.Saran bagi BPJS kesehatan untuk menginformasikan secara jelas dan lengkap tentang jaminan kesehatan nasional, bagi kelurahan untuk memilih warganya dengan adil dan bijaksana dan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai BPJS kesehatan dan JKN.
The purpose of this research was to know the attitude of informal workers non PBI(not supporting fund receiver) that has not been registered in national health insurance at the district of Brebes. This research was descriptive quantitative. The population in this research were all informal workers non PBI(not supporting fund receiver) that has not been registered national health insurance at the district of Brebes. Thesample were 347 respondents which obtained by accidental sampling technique. An instrument used in this research was the questionnaire.Based on the research of 347 respondents were obtained the result with 56,5% of informalworkersnon PBI(not supporting fund receiver) at the district of Brebes was support the national health care program and 43,5% were not support, 83,3% support to become participants PBI (supporting fund receiver), 25,4% support with the fines, average 86,76% supported of all regarding services in national health insurance, average 78,4 % support the management of funds by the implementation of social security health, and 92,5% Support facilities of national health insurance.The suggestions for BPJS were to inform about national health insurance clearly, for village to choose its citizens fairly and wisely and forthe nextwere suggested to develope research about BPJS and national health insurance.##plugins.themes.academic_pro.article.details##
References
Aga N.A, Hendrartini J, Margo V, 2005, Perbandingan Tingkat Kepuasan Peserta Askes Wajib Dan Sukarela Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat I,Yogyakarta, Universita Gajah Mada.
Agung, 2013, JKN 2014 Belum Jangkau Pekerja Sektor Informal, diakses 30 september2013, http://ugm.ac.id/id/berita/8281jkn.2014.belum.jangkau.pekerja.sektor.informal.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,2014, Data Statistik Kabupaten Brebes
Badan Pusat Statistik, 2012, Klasifikasi Buku Jenis Pekerjaan Indonesia, Jakarta, CV. Nario Sari.
Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, 2012, Buku saku kesehatan tahun 2012, semarang: dinas kesehatan provinsi jateng.
Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, 2012, profil kesehatan provinsi jawa tengah 2012, semarang: dinas kesehatan provinsi jateng.
Djuhaeni H, Gondodiputro S, Setiawati EP, 2010, Potensi Partisipasi Masyarakat Menuju Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Universal Coverage Di Kota Bandung, Bandung, Universitas Padjadjaran.
Felix K, dan Liliweri AM, 2009, tinjauan tata laksanaan kesehatan melalui sistem asuransi kesehatan di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes kupang tahun 2009, kupang, jurnal manajemen pelayanan kesehatan.
Hardi J, 2010, Alisis Tingkat Kepuasan Pasien Umum Dan Pasien Jamkesmas Terhadap Mutu Pelayanan Rawat Inap Di Rsud Pasaman Barat Tahun 2010, Pasaman Barat, Universitas Andalas.
International labour organization, 2004, tentang perluasan jaminan sosial disektor informal
Littik S, 2008, hubungan antara kepemilikan asuransi kesehatan dan akses pelayanan kesehatan di provinsi nusa tenggara timur, NTT.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 2013,Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Notoadmodjo, S, 2010, metode penelitian kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.
Pemerintah RI, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tetang Penerima Bantuan Iuran
Pemerintah RI, 2004b, Undang Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemerintah RI, 2013, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Triyono dan Soewartoyo, 2013, Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal: Studi Kasus Di Kota Surabaya, Surabaya.
Usman S, 2013, Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jamkesmas (Studi Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang), Malang, universitas Brawijaya.