Kendala dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya

Abstract

Artikel ini menggambarkan implementasi Kurikulum 2013 di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, dan Kebumen dilihat dari sisi kesiapan guru, dukungan sekolah dan Pemerintah Daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Di sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 guru yang melaksanakan pembelajaran tematik, saintifik, dan penilaian otentik tak lebih dari 50%. Hal tersebut diidentifikasi karena (1) guru belum siap mengimplementasikannya, (2) dukungan sekolah masih rendah, (3) walau Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran, namun belum optimal penggunaannya, (4) ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pada diri guru, pimpinan sekolah, dan Dinas Pendidikan, termasuk koordinasi yang masih lemah antarpihak terkait.

This article describes the implementation of Curriculum 2013 in Central Java, focusing on Semarang City, Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, and Kebumen districts in terms of teacher readiness, the school and local district support, its supportive and barrier factors, and the strategies to handle those problems. This research using mixed method and the result indicated that the implementation of Curriculum 2013 in several districts in Central Java is not effective yet. Half of teachers in schools that implemented Curriculum 2013 cannot implement thematic and scientific learning approach and authentic assessment. This problem happens because (1) most of teacher are not ready to implement the new curriculum, (2) low school support, (3) even the local district allocate the financial support, but still not optimal in use, and (4) there are several supportive and barrier factors from the teacher itself, school managerial/leadership, and the local department of education, including the low coordination among stakeholders.