Investigation Policy on Crime of Unfair Business Competition After the Enforcement of the Omnibus Law

Zubairi Zubairi

Abstract

Violations of Law 5/1999 may be subject to administrative and criminal sanctions. Administrative sanctions are imposed by KPPU, while for criminal sanctions it is not clear by whom. The legal problem is how are the investigation arrangements in Law 5/1999 in conjunction with Law 11/2020? and What is the investigation policy in the RUU Monopoly Practices?. This is a legal research with statute and conceptual approach. Primary and secondary sources were collected using the literature search and analyzed using a prescriptive method. The institution authorized to conduct investigations in Law 5/1999 in conjunction with Law 11/2020 is not clearly regulated whether from the Police or PPNS, in addition, legal subjects that can be investigated are not clearly regulated. Likewise, RUU Monopoly Practices does not improve the investigation arrangements. The only investigation setting is only in Article 39 paragraph (2) of the Monopoly Practices Bill which stipulates that KPPU in conducting searches and/or confiscations may request assistance from Polri and is not given other powers. Whereas RUU Monopoly Practices, but it is not clear how the investigation will be carried out. Suggestions for solving these legal problems are that Law 5/1999 needs to improve the investigation arrangements. Should be in English, maximum 250 words, contain the background of research, facts, research problems, method, findings, suggestions.

Keywords

Unfair Business, Omnibus Law

Full Text:

PDF

References

BUKU

Alifah (2008), Putusan Mahkamah Konstitusi, Depok: Pena Multi Media

Arief, Barda Nawawi (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti

Arief, Hanafi (2016), Pengantar Hukum Indonesia, Yogakarta: LKiS

Asmah (2017), Hukum Persaingan Usaha, Makassar: SIGn

Handoko, Duwi. Ismail, & Zulkifli Jasri (2008), Hal-hal yang dilarang dalam Undang-undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Riau: FH-UIR

Kagramanto, L. Budi (2012), Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Sidoarjo: Laras

_________________ et.all (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta: ROV Creative Media

Mahmud Marzuki, Peter (2017), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Muladi & Dwidja Priyatno (2011), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nugroho, Susanti Adi (2014). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana

Rindjin, Ketut (2004), Etika Bisnis dan Implementasinya, Jakarta: GPU

Rokan, Mustafa Kamal (2010), Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Rajawali Pers

Sari, Elsi Kartika & advendi Simanunsong (2008), Hukum dalam Ekonomi (Edisi Kedua), Jakarta: Gramedia Widiasarana

Sitompul, Asri (1999), Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sjahdeini, Sutan Remy (2017), Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Jakarta: Kencana

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Jo. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan

WEBSITE/ INTERNET

KPPU, Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru, tersedia di http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/02/internalisasi-nilai-persaingan-usaha-di-universitas-lancang-kuning-kota-pekanbaru/, Diakses 20/02/2021

Hukum Online, Mempersoalkan Sanksi Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha, tersedia di https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/mempersoalkan-sanksi-pidana-dalam-hukum-persaingan-usaha/, Diakses 20/02/2021

Hukum Online, Isu Krusial Revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, tersedia di https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aac911b652b/isu-krusial-revisi-uu-larangan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha/, Diakses 20/02/2021

Refbacks

  • There are currently no refbacks.