Pengaturan Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia

Abstract

Tindakan mogok kerja merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menekan pengusaha agar mau memperbaiki dan atau meningkatkan sistem pengupahan dan atau kondisi-kondisi kerja. Walaupun mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasar Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dan membatasi mogok kerja. Pada perspektif Indonesia dan Malaysia, mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasarkan alasan bahwa hak pekerja untuk mogok adalah penting sebagai sarana penyeimbang dalam hubungan industrial. Namun demikian, ada perbedaan dalam kontrol dan pembatasan mogok kerja yang dilakukan oleh negara melalui pengaturan hukum. Pada perspektif Indonesia, kontrol dan pembatasan mogok kerja tidak diberikan secara ketat karena alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini berbeda dengan perspektif Malaysia bahwa kontrol dan pembatasan diberikan secara ketat dengan alasan prioritas kepentingan ekonomi nasional.

Strike is a last resort (ultimum remedium) conducted by the collective of workers to pressure employers in order to improve or enhance the system of remuneration and working conditions. Although the strike action has been recognized as the fundamental rights of workers according to ILO Convention Number 87 of 1948 and ILO Convention No 98 of 1949, state has an interest to regulate and restrict the strike action. On Indonesia and Malaysia perspectives, the strike is recognized as the  workers’ rights based on the reason that workers’ rights to strike is important to provide balance in industrial relations. Nevertheless, there is something different on the control and limitation by the state through legal regulation of workers’ right to strike. On Indonesia perspective, the control and limitation is not given strictly due to the reasons of democracy and human rights in accordance with what has been specified in the Constitution of 1945. That is different from Malaysia perspective that the control and limitation is given strictly due to the reason of national economic interest as a priority.