Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri; dan mendeskripsikan perlindungan hukum TKI berdasarkan UU no. 39 tahun 2004 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia  bekerja keluar negeri dipengaruhi oleh sempitnya lapangan kerja di luar negeri, rendahnya upah di dalam negeri, tersedianya lapangan kerja yang luas di luar negeri dengan tingkat upah yang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Persoalaan penempatan TKI diluar negeri sangat kompleks, baik persoalan pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Kasus-kasus yang sering menimpa TKI misalnya, panipuan, pamalsuan dokumen, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, dan traficking (perdagangan manusia). UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan TKI dimaksudkan memberikan perlindungan secara hukum kepada TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.

This study aims to determine and analyze the various problems of Indonesian Workers (TKI) in Foreign Affairs, and describe the legal protection of migrant workers under Law No. 39 Year 2004 About the Indonesian Labor. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results showed that the Indonesian people who are willing to work abroad is influenced by the narrowness of overseas employment, low wages in the country, widespread availability of jobs overseas to wage levels much higher than in Indonesia. The placement problem of workers abroad is very complex, both pre-placement issues, placement, and after placement. These cases are often among migrant workers for example, fraud, illegal documents, sexual harassment, rape, torture, and trafficking. Law No. 39 Year 2004 concerning the placement of migrant workers is intended to give legal protection to migrant workers from pre-placement, placement, until after placement