Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan

Abstract

Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, hal ini terlihat pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi kebijakan penyelenggaraan APBD berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penerapan ARG pada kebijakan penyelenggaraan APBD, menjadikan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sebagai perwujudan dari good governance dalam penyelenggaraan anggaran daerah. ARG merupakan hasil dari penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) disetiap dokumen penganggaran.

 

Women’s participation for policy making of Local Government Budget (APBD) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province is limited, it can be seen in the low level of the women’s welfare such as access for education and health. The purpose of this study is to know and understand the urgency of the implementation of the APBDbased on the Gender Responsive Budget (ARG) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province in order to realize women’s welfare. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. This research belongs to the tradition of qualitative research with a social legal approach. The application of ARG to the policy of administering the APBD, makes the budget more effective and efficient, as well as the realization of good governance in the implementation of regional budgets. ARG is the result of implementing Gender Analysis Pathway (GAP) in each budgeting document.