Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Asssesment dalam Perspektif Hukum

Rodiyah -(1),


(1) Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Abstract

Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis sebagai kebutuhan dasar.  layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Need assssment ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis anak dan perempuan. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan  yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan berperspektif hukum dengan life skill yang berbasis pada need assesment pada masyarakat miskin, perempuan  nelayan, perempuan buruh petani, buruh melati, buruh melonco lombok. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayan terhadap mereka.

 


Vulnerable groups of domestic violence in the area of Tegal Regency coastal faced inability to meet the practical needs and strategic as basic needs. Feasible within the empowerment of women and children to create justice and gender equality. The need assessment is based on practical and strategic needs of children and women. This research aims to analyze the suitable model of vulnerable groups empowering which is based on their needs. The data used are primary and secondary. The analyze is using qualitative technic. The result of this research shows that effective empowerment model is using a synergistic cooperation between the components of society and government, state organizations to empower them. The model of empowerment that effectively and efficiently used is the educational development of the legal perspective of women’s empowerment with life skill needs assessment based on the poor, women fishers, women’s unions of farmers, laborers jasmine, lombok melonco workers. Constraints faced in empowering vulnerable groups of children of domestic violence and women’s poverty is caused by the constraints of structural poverty and cultural poverty, and lack of female mandirian because people are not educated and do not in synergy towards their empowerment.

Keywords

Empowerment of vulnerable groups; Need asssesment; Legal perspective.

Full Text:

PDF

References

Achmad, M. 2010. Ketika Perempuan Menggugat. Jurnal GIS. Vo. 2 Edisi. 1. ISSN: 0854-1744.

Bogdan, R.G. dan Biklen, SK.1984. Qualitative researchs for Education to Theory-Theori and Methods.Boston: Allyyn and Bacon. Inc.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. Modul: Penyadaran Gender Bagi Pendidikan. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. Position Paper : Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Di Jawa Tengah. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. 2007. Suplemen Modul: Penyadaran Gender Bagi Pendidikan. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Haridadi, S S.1995. Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga (Kajian Wanita Dalam Pembangunan). Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Huruswati, I. 2006. Permasalahan Pekerja Migran di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 11, No. 01.

Imran, S. 2011. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam). Vol 11, No 2.

Jurnal Kementrian Pemberdayaan Perempuan. 2005. Women Indonesia Social Condition-Jurnal pemberdayaan perempuan : volume 5, nomor 1, Juni-ISBN. 1412-2731.

Jurnal Perempuan. 2009. Perempuan Pejabat Publik. ISSN. 0854-2481.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Indonesia) .2005. Women’s rights – Indonesia. Jurnal Pemberdayaan Perempuan SeriVolume 5, nomor 1, juni 2005. ISBN/ISSN1412-2731. Jakarta.

Luhulima, A.S. 2001. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Alumni: Jakarta.

Maria, M.S. 2005. Perempuan dan Upaya Pemberdayaan dalam Sektor Publik. Jurnal Pemberdayaan Perempuan : volume 5, nomor 1, juni 2005 Edisi No. ISBN/ISSN1412-2731. Jakarta.

Mestika, Z. 2002. Teori Kekerasan. Kanisius: Yogyakarta.

Moleong, L.J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT remaja Rosdakarya.

Mudjiono, M. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Fakultas Hukum. Vol 14 (No 3)

Mujani, 2007. Issu Gender dalam Bahan Ajar. Malang: MIN

Munandar, A. 2002. Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Universitas Paramadina. Vol. 2 (1).

Renoatt, R. 2003. Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada era otonomi daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. II (43).

Sudiarto, S. 2008. Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan. Jurnal Perempuan. Vol 1 Edisi 2. ISSN: 0854-2481

Trihastuti, M. 2009. Perempuan dan Beban Publik.Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Vo. 2. Edisi 1. ISSN: 1412-2731

Wibowo, E. 2008. Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 8 (1).

Wignjosoebroto, S. 2002, â€Hukum, Metode, dan Dinamika Masalahnya †ELSAM – HUMA, Jakarta.

Wignjosoebroto, S. 2003. Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Kritik-Teoretik yang Mengarah Mengenai Fungsinya. ELSAM – HUMA, Jakarta.

Yulaeawati, E. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran: Filisofi Teori dan Aplikasi: Pakar Raya; Jakarta

Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta; Biografi Publishing

Refbacks

  • There are currently no refbacks.