Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan hukum inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum (pembaharuan konstitusi). Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum. Kehadiran MK memungkinkan adanya perubahan konstitusi secara “onbewustâ€. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh Putusan MK.

 

This research is intended to describes “rechtsvinding†in the verdict of the Constitutional Court (MK), by digging some cases are filed in the Court which shall then cause changes in the meaning of the text of the Constitution 1945. Normative-yuridis approach is used to highlight the gap law (legal gap) that often occur in the application of the law and the constitution. Primary and secondary data source is the literature with engineering documentation. In qualitative research, this technique serves as the main data collection tool, as proof of the hypothesis is done in a logical and rational through the opinions, theories or laws are accepted as true, or reject both in favor of the hypothesis. Data analysis is a descriptive-analytical with adequate rational interpretation. The results showed that this legal gap that opens up access to the “rechts finding†(constitutional reform). The “rechtsvinding†itself can not be separated from the activities of legal reasoning, so that we may not be able to understand the nature of the “rechtsvinding†without referring to the process of legal reasoning. MK presence allows for changes to the constitution are â€onbewustâ€. Thus, it can be concluded that there has been informal change in the constitution by the Constitutional Court.