Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010

Abstract

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.

Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.