Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di sebagian wilayah Papua memiliki karakter tersendiri karena pelaksanaannya yang berbeda dari Pemilihan Umum secara umum. Jika selama ini kita hanya mengenal bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan secara “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”, maka ada sebagian wilayah di Papua yang masih menggunakan Pemilihan Umum dengan sistem noken dan/atau sistem ikat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat adat Papua dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) saja sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan. Hal ini dikuatkan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang digunakan oleh masyarakat adat Papua karena esensi dalam proses Pemilihan Umum adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Dengan diterapkannya Pemilihan Umum sistem noken dan/atau sistem ikat tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemilih untuk menentukan sendiri siapa yang menurutnya terbaik berdasarkan logika rasionalnya. Kejujuran tidak hanya berarti tidak ada ketentuan Pemilihan Umum yang dilanggar atau sekedar tidak ada suara yang dimanipulasi. Kejujuran juga harus dimaknai sebagai sistem mana yang paling memungkinkan rakyat untuk memilih para calon sesuai dengan pertimbangan nurani berdasarkan kapasitas dan integritas calon.