Demokrasi Pemilihan Umum Noken di Papua

  • Anindita Pratitaswari mahasiswa
Keywords: Adat, Noken, Pemilihan Umum

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di sebagian wilayah Papua memiliki karakter tersendiri karena pelaksanaannya yang berbeda dari Pemilihan Umum secara umum. Jika selama ini kita hanya mengenal bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan secara “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”, maka ada sebagian wilayah di Papua yang masih menggunakan Pemilihan Umum dengan sistem noken dan/atau sistem ikat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat adat Papua dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) saja sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan. Hal ini dikuatkan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang digunakan oleh masyarakat adat Papua karena esensi dalam proses Pemilihan Umum adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Dengan diterapkannya Pemilihan Umum sistem noken dan/atau sistem ikat tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemilih untuk menentukan sendiri siapa yang menurutnya terbaik berdasarkan logika rasionalnya. Kejujuran tidak hanya berarti tidak ada ketentuan Pemilihan Umum yang dilanggar atau sekedar tidak ada suara yang dimanipulasi. Kejujuran juga harus dimaknai sebagai sistem mana yang paling memungkinkan rakyat untuk memilih para calon sesuai dengan pertimbangan nurani berdasarkan kapasitas dan integritas calon.

 

References

Buku

Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, Otto Gusti Madung. (2015). Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, PT Kanisius: Yogyakarta.
A. Appadorai (1974). The Substance of Politic. New Delhi: Oxford India Paperback.
David Easton (1965). A system Analysis of Political Life, New York: John Wiley and Sons.
Deliar Noer (1982). Pengantar Ke Pemikiran Politik Edisi Baru. Jakarta: CV. Rajawali.
Dr. H. Amin Ibrahim, Drs, MA (2013). Dinamika Politik Lokal Konsep Dasar dan Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
Fred. R.Von Der Mehden (1987). Politik Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Hans P. Tan (2013). Nyalakan Pancasila Selamatkan Pluralisme. Jakarta: STT Gratia Jakarta.
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (1950). Power and Society, New Haven: Yale University Press.
Janedjri M. Gaffar (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.
J. Kristiadi (1997). Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
Kholilullah Pasaribu (2016), Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua, Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemiu dan Demokrasi (Perludem).
Kholilullah Pasaribu (2016), Noken dan Konflik Pemilu, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
Miriam Budihardjo (1983). Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan.
Miriam Budihardjo (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Mahfud MD (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
Ramlan Surbakti (1992). Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo: Jakarta.

Suzanne Keller ( 1995). Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 dibacakan pada tanggal 25 Juni 2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014, tanggal 11 Maret 2015.
Published
2018-11-11
How to Cite
Pratitaswari, A. (2018). Demokrasi Pemilihan Umum Noken di Papua. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 507-522. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26986