Abstract

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur Pemantau Pemilu untuk mendukung peran Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam implementasinya kedudukan Pemantau Pemilu masih cenderung ambigu, sehingga peranannya belum berjalan optimal. Maka, pengaturan mengenai Pemantau Pemilu ini perlu direkonstruksi guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang sesuai asas dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, pertama, apa urgensi rekonstruksi Pemantau Pemilu?; kedua, bagaimana konsep rekonstruksi Pemantau Pemilu guna membangun institutional partnership dengan penyelenggara Pemilu di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan, pertama, Pemantau Pemilu perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagannya dengan Bawaslu sangat ambigu, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif; pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas Pemantau Pemilu untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran; serta rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi Pemantauan Pemilu. Kedua, sebagai langkah membangun institutional partnership dengan penyelenggara Pemilu, maka struktur dan hubungan kelembagaan Pemantau Pemilu perlu ditata ulang; diatur dan diperjelas deskripsi tugasnya; serta negara perlu mengalokasikan dana operasional bagi Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, kedepan perlu melakukan perubahan undang-undang tentang Pemilu beserta peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai pemantauan Pemilu ini.