Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia

  • Muhammad Addi Fauzani Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
  • Yuniar Riza Hakiki
Keywords: Rekonstruksi, Pemantau Pemilu, Institutional Partnership, dan Penyelenggara Pemilu.

Abstract

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur Pemantau Pemilu untuk mendukung peran Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam implementasinya kedudukan Pemantau Pemilu masih cenderung ambigu, sehingga peranannya belum berjalan optimal. Maka, pengaturan mengenai Pemantau Pemilu ini perlu direkonstruksi guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang sesuai asas dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, pertama, apa urgensi rekonstruksi Pemantau Pemilu?; kedua, bagaimana konsep rekonstruksi Pemantau Pemilu guna membangun institutional partnership dengan penyelenggara Pemilu di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan, pertama, Pemantau Pemilu perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagannya dengan Bawaslu sangat ambigu, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif; pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas Pemantau Pemilu untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran; serta rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi Pemantauan Pemilu. Kedua, sebagai langkah membangun institutional partnership dengan penyelenggara Pemilu, maka struktur dan hubungan kelembagaan Pemantau Pemilu perlu ditata ulang; diatur dan diperjelas deskripsi tugasnya; serta negara perlu mengalokasikan dana operasional bagi Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, kedepan perlu melakukan perubahan undang-undang tentang Pemilu beserta peraturan pelaksananya yang mengatur mengenai pemantauan Pemilu ini.

References

Buku
Agustyati, Khairunnisa dkk. (2015). Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Asshidiqie, Jimly. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshidiqie, Jimly. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Chomsky, Noam. (2011) How The World Works, Soft Skull Press,.USA. diterjemahkan oleh Tia Setiadi. How The World Works. Cet. III. Yogyakarta:PT Bentang Pustaka. 2017.
Huda, Ni’matul. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Huda, Ni’matul dan Imam Nasef. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.
Husein, Harun. (2014). Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding. Jakarta: Perludem.
Ramadhanil, Fadli dkk. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Sardini, Nur Hidayat. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Jurnal
Nurtjahyo, Hendra. (2005). “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 3 Juli-September.
Santoso,Topo. (2004). “Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing”, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1, Nomor 4 Juli.
Simanjuntak, Novembri Yusuf. (2017). “Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 3.

Artikel Online
http://ayocirebon.com/read/20181024/122/1707/bawaslu-ri-akreditasi-17-lembaga-pemantau-pemilu, diakses 31 Oktober 2018
https://rumahpemilu.org/pemilu-2019-pemantau-diakreditasi-bawaslu/, diakses 31 Oktober 2018.
Arief Maulana, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Menurun”, diakses dari http://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/, pada tanggal 10 Oktober 2018.
Audit Commission, Urban Regeneration and Economic Development: The European dimension, sebagaimana dikutip kembali oleh Ronald W. McQuaid, The Theory of Partnership-Why Have Partnership, hlm. 1, https://www.researchgate.net/publication/291300642_The_theory_of_partnership_Why_have_partnerships, diakses pada 31 Oktober 2018

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peratuan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 191
Published
2018-11-12
How to Cite
Fauzani, M., & Hakiki, Y. (2018). Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 777-802. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27012