Politik Hukum Pemberatasan Korupsi

  • Natal Kristiono Jurusan Politik Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
  • Indri Astuti SMK Texmaco Pemalang
Keywords: Politik Hukum, Korupsi

Abstract

Korupsi merupakan perilaku menyimpang untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.  Perilaku korup yang menghinggapi hampir segenap elit politik telah meruntuhkan segi segi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini menjadi momok bagi masyarakat umum  yang beranggapan bahwa politik menghalalkan segala cara. Beban biaya politik yang ditanggung oleh seorang calon sangatlah tinggi, bahkan diatas angka kewajaran. Rata-rata biaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten atau kota sekitar 150 juta hingga 500 juta untuk dapat menduduki kursi di legislatif. Biaya tersebut meliputi pendaftaran kepartai, biaya pra kampanye, biaya kampanye hingga biaya lain lainnya, termasuk didalamnya iklan di media massa baik elektronik maupun cetak. Beban yang tinggi ini menyebabkan para calon anggota legislatif mencari sumber dana dari semua kalangan, dimana hal ini berkibat mereka terkadang mempunyai hutang biaya kampanye. Kalaupun ada bantuan biasanya bersifat mengikat, yang disuatu saat akan mengekang para calon anggota legislatif jika sudah menjadi anggota dewan kelak. Sementara pendapatan gaji dan tunjangan selama menjabat menjadi anggoa dewan tidaklah mencukupi untuk melunasi hutang, hal ini kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan terjebak pada pusaran penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Korupsi yang dilakukan tidak lagi individu, melainkan dilakukan secara berkelompok serta sistemis dan struktur. Banyak kasus yang kita temui para anggota legislatif yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

References

Amos Abraham, Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari orla, orba sampai reformasi telaah sosiologis yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri HTN Indonesia
Handoyo, Eko. 2009.Pendidikan anti korupsi,Semarang : Universitas Negeri Semarang
Hamzah, Jur. Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Press.
Kristiono, Natal. 2018. Pendidikan Anti Korupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Yogyakarta : CV.ASN
Rahardjo, Satjipto. 2010.Sosiologi Hukum perkembangan metode dan pilihan masalah. Yogyakarta :Genta Publishing
Rokhmad,Abu. Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam perspektif teori maslahah.Semarang : PT Pustakan Rizki Putra
Santoso, Ibnu. 2011. Memburu Tikus-tikus otonom: Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Gava Media
Setadi, Andi. PHP (Politik Harapan Palsu): Janji-janji Politik yang Tidak Ditepati. Yogyakarta: Diva Press.
Sudarto. 1996. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni, Cetakan Keempat

Jurnal
Anjari, W.2015. Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1.
Astuti, Indri. 2014. Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Forum Ilmu Sosial. Vol. 41, No. 2, pp. 169-183.
Pariardi Arianti, Komang, Edy Sujana, dan Made Pradana Adi Putra. Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng). E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 2 No: 1 Tahun 2014. 3 Juni 2017.
Yusyanti, Diana. 2015. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. E-Journal WIDYA Yustisia. Vol. 1, No. 2, pp. 87-97.

Peraturan Perundang-Undangan
Repulik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Putusan Pengadilan

Makalah Seminar / Lokakarya / Talkshow / Sarasehan
Alius, Suhardi .2014. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Semarang, bertempat di Gedung Auditorium UNNES, Kampus Sekaran, Gunung Pati-Semarang pada tanggal 26 Maret 2014
Yuwono, Teguh. 2008. Strategi Pembelajaran Antikorupsi di SMA-Membangun Good Governance. Makalah ini disampaikan dalam acara Seminar Nasional Strategi Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas Yang diselenggarakan Oleh Mahasiswa PPKn pada 27 Mei 2008.


Data Elektronik
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712016/bab2.pdf diakses tanggal 30 September 2018 pukul 15.00 wib
Published
2018-11-24
How to Cite
Kristiono, N., & Astuti, I. (2018). Politik Hukum Pemberatasan Korupsi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 967-984. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27019