The Politics of Law on Corruption Eradication

Main Article Content

Natal Kristiono
Indri Astuti

Abstract

Corruption is a deviant behavior to obtain some things that are socially and / or legally prohibited. All forms of government are prone to corruption in practice. Corruption in politics and bureaucracy can be trivial or severe, organized or not. Corrupt behavior that afflicts almost all political elites has undermined aspects of national and state life, this is a scourge for the general public who thinks that politics justifies any means. The burden of political costs borne by a candidate is very high, even above the fairness rate. The average cost to run for a district or city legislative member is around 150 million to 500 million to be able to occupy a seat in the legislature. These costs include party registration, pre-campaign costs, campaign costs to other costs, including advertising in mass media both electronic and print. This high burden causes legislative candidates to seek sources of funds from all walks of life, which results in them sometimes having campaign finance debts. Even if there is aid, it is usually binding, which at a time will curb legislative candidates if they become members of the council later. While salary and allowance income while serving as a member of the council is not sufficient to pay off debt, this then affects their performance and is caught in the vortex of abuse of power and corruption. 

Article Details

How to Cite
Kristiono, N., & Astuti, I. (2018). The Politics of Law on Corruption Eradication. Law Research Review Quarterly, 4(4), 967-984. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27019
Section
RESEARCH ARTICLE

References

Amos Abraham, Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari orla, orba sampai reformasi telaah sosiologis yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri HTN Indonesia
Handoyo, Eko. 2009.Pendidikan anti korupsi,Semarang : Universitas Negeri Semarang
Hamzah, Jur. Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Press.
Kristiono, Natal. 2018. Pendidikan Anti Korupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Yogyakarta : CV.ASN
Rahardjo, Satjipto. 2010.Sosiologi Hukum perkembangan metode dan pilihan masalah. Yogyakarta :Genta Publishing
Rokhmad,Abu. Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam perspektif teori maslahah.Semarang : PT Pustakan Rizki Putra
Santoso, Ibnu. 2011. Memburu Tikus-tikus otonom: Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Gava Media
Setadi, Andi. PHP (Politik Harapan Palsu): Janji-janji Politik yang Tidak Ditepati. Yogyakarta: Diva Press.
Sudarto. 1996. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni, Cetakan Keempat

Jurnal
Anjari, W.2015. Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1.
Astuti, Indri. 2014. Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Forum Ilmu Sosial. Vol. 41, No. 2, pp. 169-183.
Pariardi Arianti, Komang, Edy Sujana, dan Made Pradana Adi Putra. Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng). E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 2 No: 1 Tahun 2014. 3 Juni 2017.
Yusyanti, Diana. 2015. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. E-Journal WIDYA Yustisia. Vol. 1, No. 2, pp. 87-97.

Peraturan Perundang-Undangan
Repulik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Putusan Pengadilan

Makalah Seminar / Lokakarya / Talkshow / Sarasehan
Alius, Suhardi .2014. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Semarang, bertempat di Gedung Auditorium UNNES, Kampus Sekaran, Gunung Pati-Semarang pada tanggal 26 Maret 2014
Yuwono, Teguh. 2008. Strategi Pembelajaran Antikorupsi di SMA-Membangun Good Governance. Makalah ini disampaikan dalam acara Seminar Nasional Strategi Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah Menengah Atas Yang diselenggarakan Oleh Mahasiswa PPKn pada 27 Mei 2008.


Data Elektronik
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712016/bab2.pdf diakses tanggal 30 September 2018 pukul 15.00 wib