Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana Mahar Politik Dalam Pemilihan Presiden

  • Zubairi Zubairi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Keywords: Inkonsistensi, Mahar Politik, Pemilihan Presiden, Sanksi, Tindak Pidana

Abstract

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) membuat Partai Politik (Parpol) peserta pemilu yang tidak memenuhi harus bergabung dengan Parpol lain. Hal ini berpotensi memunculkan tindakan mahar politik karena dari gabungan Parpol hanya dapat mengusung satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahar politik sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 228 UU Pemilu, namun tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Semua bahan hukum dianalisis dengan metode preskriptif. UU Pemilu tidak mengatur sanksi pidana terhadap tindakan mahar politik. Satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan hanya saksi administratif berupa pelarangan mengajukan calon pada periode berikutnya. Sayangnya sanksi tersebut hanya berlaku bagi Parpol penerima mahar politik (Pasal 228 ayat [2] dan [4] UU Pemilu). Padahal secara prinsip mahar politik tersebut tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga harus terdapat sanksi pidananya. Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 47 juncto Pasal 187B-187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), yang mengatur tindakan mahar dalam proses pencalonan kepala daerah dikualifikasi sebagai tindak pidana di mana pemberi dan penerimanya diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Terdapat perbedaan pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. UU Pemilu tidak mengatur sanksi pidana mahar politik, sedangkan UU Pilkada mengaturnya. Hal ini tentu merupakan inkonsistensi antara dua regulasi pemilihan.

 

References

Buku
Abadi, M. Husnu dan Wira Atma Hajri, (2017), Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Deepublish
Alfitra, (2014), Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Jakarta: RAS
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, (2015), Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana
Haris, Syamsuddin, (2014), Partai, Pemilu, dan Parlemen : Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Marzuki, Peter Mahmud, (2017), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Purwoleksono, Didik Endro, (2016), Hukum Pidna, Surabaya: Airlangga University Press
Putra, Mohammad Eka dan Abul Khair, (2010), Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Medan: USUPress
Qadaruddin, Muhammad, (2016), Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi, Yogyakarta: Deepublish
Simanjuntak, Bungaran Antonius, (2013), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Sutisna, H. Agus, (2017), Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawara, Yogyakarta: Deepublish
Tim Bentang Pustaka, (2010), Kamus Saku Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Bentang
Wahya, et.all, (2013), Kamus Bahasa Indonesia, Bandung : Ruang Kata
Warijo, (2015), Politik Belah Bambu Jokowi dari Mafia Politik Sampai Islamfobia, Medan: Puspantara
Wiratma, I Made Leo et.all, (2018), Panduan Lengkap Pemilu 2019, Jakarta: Formappi
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Jurnal
Ikhsan, Muchamad, (2017), Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli
Internet
Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti, Andi Arief Sebut Komisioner Bawaslu Pemalas, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/08/31/11404811/mahar-politik-sandiaga-tak-terbukti-andi-arief-sebut-komisioner-bawaslu, pada tanggal 04-11-2018
Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo Subianto, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180809183405-32-321010/sandiaga-uno-jadi-cawapres-prabowo-subianto-di-pilpres-2019, pada tanggal 04-11-2018
Tuding Mahar Sandiaga, Andi Arief : Saya Tidak Pernah Bohong, diakses dari https://news.detik.com/berita/4157106/tuding-mahar-sandiaga-andi-arief-saya-tidak-pernah-bohong, pada tanggal 04-11-2018
Published
2018-11-24
How to Cite
Zubairi, Z. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana Mahar Politik Dalam Pemilihan Presiden. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 899-920. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27020