Abstract

Gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, merupakan konsep penyelesaian sengketa di lingkup hukum perdata, yang berfungsi untuk memulihkan hak dan kerugian yang di derita oleh subyek hukum privat. Namun, dalam perkembangannya sarana gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa internal partai politik seperti sengketa kepengurusan partai politik dan ketidaksepakatan anggota legislatif untuk adanya pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya. Dari konsep sengketa internal partai politik dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum tidak sinkron, tetapi beberapa putusan terkait sengketa kepengurusan partai GOLKAR dan putusan gugatan perdata pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Malang menggunakan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mengkritisi ketidaksinkronan kedua konsep hukum tersebut. Berdasarkan uraian singkat permasalahan diatas, maka artikel ini hendak meneliti mengenai karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa internal partai politik. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrial tersebut beranjak pada analisa konsep sengketa, perbuatan melawan hukum, dan sengketa internal partai politik. Adapun hal – hal menjadikan dalil gugatan perbuatan melawan hukum kurang tepat untuk dijadikan dasar dalam sengketa internal partai politik adalah Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya kerugian materiil yang di tanggung oleh pihak yang dirugikan, sedangkan sengketa internal partai politik sejatinya merupakan ketidaksepakatan atas keputusan partai politik yang tidak berdampak secara langsung untuk menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum kurang tepat bila digunakan sebagai dalil gugatan perkara perdata terkait dengan sengketa internal partai politik. Perlu kiranya dibuatkan hukum acara sendiri mengenai penyelesaian sengketa internal partai politik agar efektif dan efisien serta memberikan keadilan bagi para pihak.


Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa, Partai Politik