Abstract

Keterwakilan perempuan di panggung politik masih menyisakan persoalan serius. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, dari 1.145 kandidat yang terdaftar sebagai peserta Pilkada Serentak 2018, hanya terdapat 101 kandidat perempuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Salah satu alasan klasik yang menjadi kambing hitam dari ketertinggalan politik perempuan adalah soal budaya patriarki, yakni perempuan dianggap lebih cocok mengurus wilayah domestik (privat) sementara laki-laki wilayah publik. Keberpihakan parpol terhadap kesetaraan gender terlihat masih setengah hati. Setiap jelang pemilu hampir semua parpol mencoba untuk mengadopsi perspektif gender (gender perspective). Namun, niat tersebut tampak tidak benar-benar tulus lantaran motif gender perspective hanya ingin mempertahankan eksistensi partai supaya sesuai dengan persyaratan UU. Padahal, keterwakilan perempuan menjadi krusial mengingat keputusan di eksekutif dan legislatif mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebagai pilar penting demokrasi, sudah saatnya parpol ambil peran menyukseskan agenda keterwakilan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan  Parpol harus punya komitmen sungguh-sungguh mewujudkan keterwakilan perempuan dengan dibuktikan secara tertulis ke dalam platform kepartaian. Partai bisa memanfaatkan organisasi sayap yang bergerak di bidang perempuan sebagai sumber kader perempuan parpol. Dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan strategis pada kepengurusan teras partai ,  eksekutif dan legislatif.