Abstract

Tahun 2019 merupakan tahun politik yang bisa dibilang adalah yang paling penting bagi masa depan indonesia dimana akan dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu masalah pemilu yang kerap muncul ke permukaan adalah Black Campaign atau kita kenal dengan istilah kampanye hitam. Pelaksanaan kampanye hitam sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di negara kita karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita berita propaganda/ kebohongan bohong. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan asas asas pelaksanaan pemilu terutama asas jujur dan adil. Kampanye hitam sering menggunakan berita berita bohong berupa propaganda atau populer dengan istilah Hoax yang dilontarkan oleh salah satu kubu politik ke kubu lainnya demi menurunkan kredibelitas calon presiden atau calon wakil presiden yang diusungkan. Seperti kita tahu dengan pesatnya teknologi informasi saat ini tentu sangat mudah bagi oknum oknum yang ingin mencederai nilai luhur demokrasi yang diimplemetasikan ke dalam asas asas pemilu dan juga tentu akan sangan berpengaruh ke dalam pemahaman politik di dalam masyarakat di tahun berikutnya. Suatu kekhawatiran bahwa black campaign akan menjadi suatu kebiasaan yang dimaklumi di kalangan masyarakat. Apalagi masyarakat masih belum seluruhnya paham mengenai apakah suatu kabar atau berita itu asli atau hanya dibuat, karena untuk memahaminya harus dengan pendalaman pada beberapa referensi lain. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua baik di dalam tahun politik ataupun saat bukan tahun politik sekalipun, bahwa black campaign adalah suatu hal yang mencederai demokrasi yang dibangun di negara kita. Tentu tidak hanya Bawaslu yang melaksanakan fungsi pengawasan. Namun Bawaslu dalam hal ini dapat saja bekerja sama dengan Menkominfo serta Tim Cyber POLRI untuk bersama sama menanggulangi adanya Hoax dan fitnah fitnah lain yang merujuk pada salah satu kubu sehingga mencoreng pelaksanaan demokrasi. Hal ini diharapkan sebagai salah satu solusi dimana dari sisi pengawasan informasi dan peredaran data di masyarakat, pengawasan pelaksanaan pemilu yang “LUBER JURDIL” dan pengawasan pelanggaran warga negara dan pemberian rasa nyaman dalam berpolitik yang sehat sebagai wujud pengayom masyarakat oleh POLRI menjadi satu bagian yang penting sehingga pelaksanaan Pemilu benar-benar Khidmat. Kita harus melihat bahwa tujuan dari pelaksanaan Pemilu sendiri adalah dari rakyat, Oleh rakyat dan untuk rakyat yang masa sama halnya dengan demokrasi itu sendiri. Sehingga perilaku untuk memecah belah bangsa tidak diperbolehkan dan berkonsekuensi hukum karena berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara.