Harmonisasi Publik dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Negara Hukum

  • Rian Sacipto Universitas Ngudi Waluyo
  • Ciptono Ciptono Akademi Kepolisian Republik Indonesia
Keywords: Harmonisasi Publik, Pesta Demokrasi, Negara Hukum

Abstract

Permasalahan dan pelanggaran terhadap jalannya pelaksanaan pesta demokrasi di negara hukum Indonesia saat ini, tentunya sudah menjadi hal yang sangat perlu dikhawatirkan. Dimana masyrakat mulai resah dan tidak nyaman akan permasalahan yang ditimbulkan oleh beberapa kalangan atau oknum dengan maksud untuk merusak, menghasut dan membuat kegaduhan bahkan melakukan segala cara untuk mericuhkan proses pelaksanaan pesta demokrasi. Harmonisasi merupakan suatu rasa yang alamiah dalam melaksanakan keselarasan atau salah satu bentuk upaya dalam mengahasilkan sesuatu kesatuan yang luhur. Tentunya dalam menciptakan harmonisasi perlu adanya pemikiran bersama berbagai pihak dan faktor-faktor yang mendukung untuk terlaksananya penyelenggaraan pesta demokrasi. Dimana seluruh unsur lapisan maupun komponen yang melibatkan masyrakat maupun pemerintah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang tentunya bagian dari tujuan negara hukum sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oleh karenanya secara yuridis dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilandaskan berdasarkan UUD 1945 terutama dalam rangka penerapan konsep ”kedaulatan dalam berdemokrasi” masyrakat harus ikut andil untuk kelancaran jalannya pesta demokrasi dan pemerintah sebagai jembatan untuk melaksanakan, menyukseskan serta berpartisipasi penuh dalam penyelanggaraannya. Penulisan ilmiah ini memberi kajian positif berlandaskan dengan teori-teori normatif serta metode dalam penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana harmonisasi publik harus diciptakan dan dilaksanakan dalam penyelanggaraan pesta demokrasi untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak persatuan bangsa dan terjadinya segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana dalam proses jalannya pesta demokrasi negara hukum Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dimana seluruh komponen dalam keberlangsungan pelaksanaan pesta demokrasi, diharapkan seluruh masyrakat, calon peserta atau kontestan pemilu dan lembaga-lembaga negara yang telah mendapatkan mandat dari pemerintah harus menciptakan dan membuat suasana pesta demokrasi yang sesuai asas-asas pemilu dan diatur dalam Bab 2 Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017.

References

Buku

Afan Gaffar. (2006). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Dicey, A.V. (2008). Pengantar Study Hukum Konstitusi, Cetakan Kedua, Nusamedia, Bandung.
Debdikbud, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta.
Jimly Asshiddiqe. (2010), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, Yogyakarta.
Mahfud MD, (2010). Membangun Politik Hukum, Menerapkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.

Makalah Seminar

E.Y. Lestari. Menghindari Tindak Pidana Pemilu: Belajar dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kutipan dari pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, Hlm. 212-227
R.Sacipto, Ciptono. Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019, kutipan dari Pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, Hlm. 386-397

Data Elektronik
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545d53acce43e/topo-santoso-paparkan-pentingnya-hukum-pidana-dalam-proses-demokrasi, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
http://humas.unej.ac.id/prof-dr-teguh-prasetyo-demokrasi-harus-berkualitas-dan-bermartabat/?lang=id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
https://tifiacerdikia.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
https://news.detik.com/berita/3809989/ini-10-catatan-potensi-permasalahan-di-pilkada-serentak, diakses pada tanggal 1 November 2018
Jimly, Asshidiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, sumber http://www.jimly.com, diakses pada tanggal 1 November 2018
Published
2018-11-12
How to Cite
Sacipto, R., & Ciptono, C. (2018). Harmonisasi Publik dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Negara Hukum. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 719-736. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27097